PALU – Panitia khusus (Pansus) Rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) Pasca Bencana Kota Palu, di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu terus melakukan kerja-kerja Pansus pasca perpanjangan masa kerja beberapa pekan lalu.
“Di masa perpanjangan kerja Pansus kami koordinasi dengan pihak Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD), terkait masyarakat yang belum tersalurkan stimulan, baik yang rumahnya rusak ringan, sedang maupun berat. Bahkan soal lahan yang akan dibangungkan Huntap di Petobo, kami konfirmasi sudah 65 persen pemilik lahan bertandatangan,” ujar Ketua Pansus Rehab Rekon, Moh. Syarif, di Kantor DPRD Kota Palu. Selasa (13/10).
Kata Syarif, jika semua pemilik lahan di Petobo sudah bertandatangan, selanjutnya Pansus melakukan konfirmasi kembali dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan melibatkan pihak Pemerintah Kelurahan Petobo, membahas surat permintaan Gubernur Sulteng.
Selain itu, Syarif mengaku hal lain dilakukan Pansus saat ini adalah, meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan Hunian sementara (Huntara) yang saat ini mulai bermasalah. Mulai dari mengenai lahan orang yang sudah mau diambil, bahkan kondisi yang telah rusak akibat banjir. Dua diantaranya, Kelurahan Mamboro dan Balaroa.
“Rabu malam akan dilanjutkan Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kota Palu, membahas terkait dengan percepatan pembangunan Huntap, dan meminta klarifikasi pemerintah terkait dengan progres pembangunan-pembangunan Huntap,” jelasnya.
Dipenghujung, Ketua Fraksi Gerindra itu menekankan, sejauh ini Pansus benar-benar meminta pemerintah untuk menyalurkan bantuan sesuai dengan hak dan kewajiban masyrakat.
“ Jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab meyalahgunakan bantuan stimulan ini,” tandasnya.
Reporter : Agung/Yusran (Magang)
Editor : Yamin
