PALU – Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kota Palu, secara tegas menolak rencana pemerintah kota untuk penambahan 22 unit armada pengangkutan sampah di APBD Perubahan.
Penolakan tersebut dilakukan dengan aksi walkout saat pembahasan anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palu yang membahasan APBD perubahan, Jumat (09/09).
Ketua Fraksi Gerindra, Mohamad Syarif dikonfirmasi menjelaskan ada beberapa faktor penolakan yakni sejak digagas program adipura, pihaknya telah meminta dokumen kajian akademis menyangkut persampahan, namun tidak pernah diberikan oleh pemerintah. Hal lainnya, program pengangkutan sampah yang dilakukan pemerintah sejauh ini tidak maksimal. Bahkan justru terkesan menghamburkan anggaran.
Kata Syarif, lebih parahnya target Pendapat Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan mencapai Rp30 milliar, memasuki bulan ke sembilan di tahun ini baru terealisasi sekitar Rp2 milliar.
“Saya sejak awal sudah minta dokumen kajian menyangkut akademis terkait persampahan, tapi sampai sekarang tidak pernah diberikan, selalu saja dijanji. Sudah banyak APBD yang dihabiskan untuk program ini, tapi PAD yang ditargetkan tidak sesuai dengan harapan. Bahkan sekarang mereka turunkan menjadi Rp15 milyar dari Rp30 miliar targernya,” ungkap Syarif.
Syarif juga menyebut Pemkot terkesan memaksakan kehendak serta bersikap tidak realistis atas program yang digagas. Pernyataan itu diungkapkan berdasarkan dari sejumlah realita penerepan program pengakutan sampah yang dianggap tidak memiliki kajian akademis, sehingga menjadi faktor apatisnya warga untuk membayar iuran sampah.
“Anehnya di tingkat bawah alasan yang penting sudah diangkat sampahnya sudah harus bayar sampah. Bagaimana bisa kalau sampah 2x saja seminggu baru terangkat. Saya contohkan kan, kalau ibu rumah tangga bersihkan kotoran ikan, kemudian kotorannya kita tempatkan di depan rumah bagaimana kalau tiga hari kemudian baru diangkat, tentunya busuk. ini contoh kongkrit yangkami temukan dilapangan,” lanjut Syarif.
Fraksi Gerindra juga diakuinya tidak hanya sekadar menolak, namun dirinya mengaku jauh hari sebelum program pengangkutan sampah seperti saat ini berjalan telah menyarankan beberapa solusi kongkret untuk menangani pengangkutan sampah diantaranya, pengotimalan penggunaan motor kaisar serta menguji membuat pilot project di kelurahan tertentu terkait penggunaan mobil armada seperti sekarang.
“Yang jelas sikap Fraksi Gerindra menolak, persoalan teman-teman setuju itu hak mereka. Kita harus hargai juga,” tegasnya.
Berbeda dengan Fraksi PKB, H. Nanang menyampaikan, mendukung rencana Pemkot tersebut. Karena menurutnya, dalam pelaksanaan kegiatan apalagi merintis pasti ada kekurangan yang dihadapi. Namun, dia menyakini semua kelemahan bisa dievaluasi untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan.
“Fraksi PKB setuju karena melihat azas manfaatnya. Untuk pelayanan sampah Kota Palu dan pasti akan menambah PAD Kota Palu, ” Kata Nanang.
Sementara Ketua DPRD Palu, Armin ST mengaku, penolakan yang dilakukan fraksi Gerindra tidak menghilangkan penganggaran pembelian mobil tersebut. Sebab jika melihat kourum pengambilan keputusan, maka aksi walkout dalam pembahasan Banggar tidak mempengaruhi keputusan.
Dijelaskan juga, jika pembelian 22 unit mobil dihilangkan akan mempengaruhi struktur APBD 2023 mendatang serta berdampak terhadap pencapaian Adipura.
“Ada tiga fraksi yang tidak masuk saat pembahasan karena Izin yakni PKS, PDI Perjuangan dan Demokrat. Jadi ada enam fraksi waktu pembahasan, memang gerindra walkout tapi tetap teranggarkan pembelian mobil itu. Karena kalu tidak bisa mempengaruhi APBD 2023 dengan pengaruh pencapaian Adipura, begitu penjelasan dari TAPD,” kata Armin.
Pemerintah Kota menganggarkan sekitar Rp5 milyar untuk pembelian 22 unit kendara pengangkutan sampah pada APBD perubahan tahun ini dengan dalih pengoptimalan pengakutan sampah guna mengejar target PAD sebesar Rp15 milyar yang sebelumnya ditargetkan Rp30 milyar, dan baru terealisasi Rp2 miliar. (YAMIN)
