PALU – Forum Komunikasi Pemangku Adat (FKPA) Provinsi Sulawesi Tengah mengecam dugaan aktivitas penambangan ilegal yang masuk ke wilayah Lembah Bada, Kabupaten Poso.
Ketua FKPA Sulteng, Husen Habibu, Rabu (10/6), menegaskan bahwa Lembah Bada merupakan tanah leluhur masyarakat adat yang harus dijaga dan dipertahankan. Selain itu, kawasan tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting karena menyimpan situs-situs megalit yang menjadi salah satu yang terbesar dan terpenting di Sulawesi Tengah maupun Indonesia.
“Informasi mengenai adanya tambang ilegal di wilayah Bada kami terima dari masyarakat Poso melalui Yonathan Tokii, salah satu Wakil Ketua FKPA Wilayah Poso. Atas laporan tersebut, FKPA Sulteng menyatakan sikap mengecam aktivitas ilegal itu dan meminta aparat penegak hukum serta pihak terkait segera mengambil tindakan,” tegas Husen.
FKPA menilai adat istiadat masyarakat Bada masih sangat kuat dan perlu dilindungi dari berbagai aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan maupun memicu konflik sosial di wilayah tersebut.
Atas dasar itu, FKPA meminta Majelis Adat Tampo Bada (MATB), pemerintah desa, pemerintah kecamatan, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta Pemerintah Kabupaten Poso untuk segera mengambil langkah dan sikap yang jelas sebelum persoalan berkembang lebih luas.
Husen juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang bermain mata dengan pengusaha maupun kontraktor tambang ilegal yang diduga telah masuk ke wilayah Lembah Bada.
“Jika terjadi pembiaran, maka potensi konflik di tengah masyarakat akan semakin besar,” ujarnya.
Sebagai Ketua FKPA Sulteng, Husen meminta seluruh pihak tidak membiarkan masyarakat terpecah dan bertikai akibat aktivitas tambang ilegal.
“Jangan sampai rakyat berhadapan dengan rakyat, sementara pihak-pihak yang mengambil keuntungan justru berada di belakang layar,” katanya.
FKPA Sulawesi Tengah juga menyatakan siap turun tangan dan memfasilitasi mediasi apabila diperlukan guna mencegah konflik yang lebih besar di tengah masyarakat.
Kepada masyarakat Lembah Bada, Husen mengimbau agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing maupun terprovokasi. Menurutnya, pemerintah dan lembaga adat harus segera bertindak agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius.
“Jangan tunggu konflik terjadi baru semua bicara. Ambil tindakan sekarang sebelum keadaan semakin sulit dikendalikan,” tandas Husen Habibu yang juga menjabat sebagai Panglima Garda Alkhairaat (GAL).
