PARIGI – Pihak DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) bersama Bappelitbangda dan Badan Keuangan Daerah, menyepakati pergeseran anggaran sebesar Rp23 miliar guna penanganan virus corona atau Covid-19 di daerah itu.
“Kemarin dari hasil rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi, Bappelitbangda dan Badan Keuangan Daerah, anggaran itu berkisar Rp20 sampai Rp23 miliar yang kita realokasi,” jelas Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto, di Parigi, Ahad (05/04).
Ia mengatakan, pergeseran anggaran ini menindaklanjuti Instruksi Presiden terkait realokasi anggaran yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI Nomor: 19 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 6 Tahun 2020.
“Berdasarkan instruksi Gubernur Sulteng melalui telecoference, di situ jelas bahwa realokasi ini sangat penting,” ucapnya.
Ia menjelaskan, metode pergeseran anggaran sebatas di internal pemerintah dan DPRD cukup mengetahui apa saja yang dibelanjakan dari anggaran tersebut.
Kata dia, pergeseran ini dilakukan pada bulan April hingga Juni, di mana ada beberapa item yang digeser sesuai dengan Permenkeu, termasuk Dana Aloksi Khusus (DAK) fisik yang dianggap tidak terlalu penting.
“Kalau yang sudah terlaksana silahkan dilanjutkan, namun yang belum itu ditunda untuk sementara waktu,” terangnya.
Menurut dia, anggaran DAK Fisik Tahun 2020 banyak diperuntukan bagi Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan.
“Di sini yang banyak kita alihkan, karena memang itu DAK fisik bidang kesehatan,” jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Alat Pelindung Diri (APD) dari kementerian yang dikirim, tidak mencukupi, sementara APD itu sangat penting untuk penanganan COVID-19 di Parimo.
Selain pengadaan APD, tambahnya, juga dibutuhkan ventilator atau alat bantu pernapasan dan menyiapkan logistik sampai dengan bulan Juni 2020. Sebab, kata dia, jika ada yang terpapar, maka dibutuhkan ventilator untuk membantu pasien yang mengalami sesak napas.
“Menyiapkan tenaga perawat, dokter, dan tenaga medis lainnya untuk terlibat. Puskesmas yang ada 23 kecamatan ini perlu kita intervensi, kecuali Polindes karena sudah menggunakan dana desa,” tutupnya. (MAWAN)
