PALU – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Palu menggelar lokakarya dan Forum Group Discution (FGD) penanggulangan kemiskinan berbasis pemenuhan HAM, di salah satu hotel, pekan lalu.

Asisten Bidang Perekonimian dan Pembangunan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Imran Lataha mengemukakan, khusus penanggulangan kemiskinan, semua pihak seolah sudah bekerja pada bidangnya masing-masing, namun belum bekerja sama. Namun ada hal yang justru jauh lebih substansi dari permasalahan tersebut, yaitu misplacement atau ketidaktepatan terhadap rumah tangga sasaran.

“Sehingga sering terdengar orang yang seharusnya mendapat intervensi program, justru terabaikan. Sebaliknya, pihak yang tidak seharusnya dapat, malah mendapat fasilitas bantuan program tersebut,” ujarnya.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Data dan Informasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu, Ibnu Mundzir mengatakan, lokakarya dan FGD yang dikerjasamakan dengan LPS-HAM itu, masing-masing difokuskan untuk menyusun draft Perwali tentang pemanfaatan basis data terpadu yang dapat mengakomodir unsur-unsur lokal, sebagai kreteria kemiskinan, khususnya yang bersentuhan dengan pemenuhan HAM kepada kelompok rentan.

Menurut Ibnu, kegiatan itu bermanfaat untuk memudahkan proses identifikasi dan pengukuran terhadap pencapaian kinerja penanggulangan kemiskinan secara spesifik, lokalitas dan berdimensi inklusif. Lokakarya tersebut juga memberikan gambaran secara gamblang tentang perkembangan, kendala serta rekomendasi yang harus dilakukan bersama terhadap kondisi kemiskinan Basis Data Terpadu (BDT) yang belum sepenuhnya dijadikan rujukan dalam proses intervensi program.

“Setiap program punya mekanisme internal dalam rekruitmen calon penerima manfaat, sehingga terjadi inclusion error dan eksclusion error,” sebut Ibnu.

Bappeda, tambahnya, sudah mendorong kegiatan Musrmnbang inclusion yang khusus bagi kalangan minoritas, difable, berkebutuhan khusus.

“Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini, kerjasama lintas sektor khusus pengentasan kemiskina di Kota Palu dapat diurai dan dicarikan solusinya,” tutupnya.

Program penanggulangan kemiskinan di Kota Palu sendiri memiliki penekanan khusus yang mengambil pilihan strategi berupa  pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, perbaikan kualitas hidup, pengembangan potensi dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat, pemberian akses dan penguatan ekonomi  UMKM serta peningkatan kegiatan ekonomi. (HAMID)