JAKARTA, MAL — Dinamika politik di Parlemen kian memanas setelah delapan partai politik dikabarkan mulai mengerucutkan sikap untuk menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, yang membentangkan kertas bertuliskan Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan usai Rapat Paripurna pada Selasa (10/11) menjadi simbol meningkatnya tekanan politik tersebut di gedung legislatif.
“Per hari ini relatif semua partai melakukan komunikasi informal dan mengerucut pada Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Apakah nanti kemudian akan dibacakan di paripurna saat ini atau tidak, kita tunggu saja,” kata Muhammad Khozin, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR.
Khozin menegaskan bahwa langkah konstitusional ini merupakan hak otonom dari 580 anggota dewan yang dijamin oleh konstitusi serta UU MD3. Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tersebut dipicu oleh polemik keabsahan syarat administrasi kepemimpinan nasional.
Persoalan ini semakin meruncing setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah milik Gibran Rakabuming Raka. Saat ini, DPR masih menunggu salinan putusan lengkap dari pihak pengadilan untuk dipelajari lebih lanjut.
“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI.
Meskipun wacana Hak Menyatakan Pendapat telah bergulir kuat dalam komunikasi informal lintas fraksi, DPR tetap mengedepankan prosedur hukum yang berlaku. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 diprediksi akan menjadi babak krusial dalam menentukan kelanjutan aspirasi pemakzulan tersebut.
