PALU, MAL – Mundurnya Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai bukan sekadar persoalan administratif, tetapi mengindikasikan adanya persoalan serius dalam internal partai.
Pengamat komunikasi politik, Moh. Taufik, mengatakan fenomena tersebut dapat dibaca melalui perspektif semiotika komunikasi politik. Menurutnya, pengunduran diri tiga figur yang memiliki peran penting dalam pembentukan PSI memperlihatkan gejala krisis legitimasi ideologis di tubuh partai.
Ia menjelaskan, penggunaan istilah “tugas negara” sebagai alasan pengunduran diri merupakan penjelasan pada tataran denotatif. Namun, secara konotatif, keputusan mundur dalam waktu berdekatan dapat dimaknai sebagai tanda adanya persoalan dalam soliditas dan arah perjuangan partai.
Pernyataan Giring Ganesha mengenai arah perjuangan yang tidak lagi sejalan, menurut Taufik, menjadi penanda yang memperkuat persepsi adanya keretakan internal.
Akademisi UIN Datokarama Palu itu juga menyoroti dinamika di tingkat daerah yang menolak sentralisasi kebijakan dari pusat. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara semangat awal PSI sebagai gerakan independen anak muda dan praktik pengelolaan organisasi.
Jika dikaitkan dengan teori indeks Charles Sanders Peirce, kata dia, gejala tersebut memiliki hubungan dengan kondisi politik yang dihadapi PSI, termasuk kegagalan berulang menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
Ketiadaan kursi di DPR RI dinilai turut memengaruhi daya tawar politik partai di tingkat nasional. Situasi tersebut juga berhadapan dengan tuntutan loyalitas politik dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Taufik, waktu pengunduran diri yang berdekatan juga menarik dibaca sebagai fenomena politik yang tidak semata-mata bersifat personal, tetapi dapat mencerminkan pergeseran posisi para aktor dalam dinamika kekuasaan.
“Fenomena ini memperlihatkan bahwa dalam politik, posisi dan simbol kekuasaan tidak selalu bersifat permanen. Para aktor politik akan terus beradaptasi dengan perubahan konfigurasi dan kepentingan kekuasaan,” pungkasnya.
