JAKARTA, MAL — Pemerintah Republik Indonesia secara resmi merancang pemberian Insentif Rp900 Ribu berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) serta fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi jutaan pekerja pada tahun 2027 mendatang.
Hal ini guna menjaga ketahanan daya beli pekerja sektor formal di tengah tantangan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja akan menerima manfaat dari program bantuan subsidi ini dengan total kebutuhan anggaran mencapai hampir Rp12 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa fasilitas PPh Pasal 21 DTP akan menyasar pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Sementara itu, program Insentif Rp900 Ribu melalui skema BSU diprioritaskan bagi buruh dengan upah di bawah Rp3,5 juta per bulan.
“Pokoknya BSU kan di bawah 3 juta. Pokoknya semua yang di bawah Rp3,5 juta itu akan diberikan BSU,” kata Airlangga.
Mekanisme penyaluran bantuan rencananya akan diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan berturut-turut. Data penerima akan merujuk pada basis data kepesertaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini sedang melalui tahap pembersihan atau cleansing.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menambahkan bahwa proses verifikasi data dilakukan secara ketat untuk memastikan tidak ada tumpang tindih penerima, terutama bagi mereka yang sudah mendapatkan bantuan sosial lainnya agar bantuan tepat sasaran.
“Untuk finalisasi. Nanti, datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat nanti data final seperti apa,” katanya.
