PALU, MAL – Sebanyak 18 keluarga warga Mess Pondok Karya, Lingkungan Transmigrasi Industri Kecil (LTIK) atau LIK Tondo, Kota Palu, akan direlokasi ke kawasan baru dan memperoleh rumah permanen tipe 36. Rencana tersebut tertuang dalam kesepakatan bersama yang ditandatangani Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, Badan Pertanahan Nasional (BPN), perusahaan, dan perwakilan warga di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (9/11/2026).
Kesepakatan itu menjadi dasar penyelesaian persoalan tempat tinggal yang selama ini dihadapi 18 keluarga. Selain pembangunan rumah, warga juga dijanjikan lahan relokasi beserta fasilitas pendukung berupa air bersih, listrik, jalan, dan drainase.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, penyelesaian persoalan tersebut harus mengedepankan kepentingan kemanusiaan sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan keberlanjutan kegiatan usaha perusahaan.
“Intinya bagaimana semua bisa berjalan. Perusahaan bisa berjalan, rakyat juga bisa terlindungi,” kata Anwar.
Ia menegaskan, penandatanganan kesepakatan bukan akhir dari proses penyelesaian, melainkan awal pelaksanaan seluruh kewajiban yang telah disepakati. Pemerintah dan perusahaan diminta konsisten memenuhi komitmen agar warga tidak kembali menghadapi ketidakpastian.
“Jadi ini baru awal. Setelah konflik selesai, sekarang bagaimana kita memastikan seluruh isi kesepakatan ini dilaksanakan sampai tuntas,” ujarnya.
Dalam kesepakatan tersebut, PT Lembah Palu Nagaya dan PT Intim Abadi Persada berkewajiban menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo. Lahan tersebut berada di luar peruntukan jalan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum.
Setiap keluarga penerima manfaat akan memperoleh bidang tanah berukuran 7 x 16 meter. Perusahaan juga menjamin lahan yang disediakan berstatus bersih dan jelas (clear and clean) agar tidak menimbulkan persoalan sengketa di kemudian hari.
Pengukuran dan pemetaan lahan akan dilakukan BPN Kota Palu. Sementara pemasangan tanda batas bidang tanah dan penerbitan peta bidang tanah menjadi tanggung jawab perusahaan, dengan batas waktu paling lambat 10 November 2026.
Untuk pembangunan hunian, Pemerintah Provinsi Sulteng bertanggung jawab menyediakan 18 unit rumah permanen tipe 36. Pemerintah provinsi juga berkomitmen membantu penyediaan instalasi dan jaringan sambungan air bersih, listrik, serta fasilitas pendukung lainnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Palu diharapkan mengambil bagian dalam pembangunan fasilitas lingkungan, termasuk jalan dan drainase di kawasan relokasi.
Pemindahan warga dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai Februari 2027 hingga paling lambat 13 April 2027 melalui koordinasi seluruh pihak. Selama proses tersebut, warga tidak boleh dipindahkan secara paksa. Perusahaan juga diminta memfasilitasi pemindahan barang-barang milik warga.
Anwar mengingatkan seluruh pihak agar memastikan setiap kewajiban dalam kesepakatan benar-benar dilaksanakan. Menurutnya, keberhasilan penyelesaian konflik tidak cukup diukur dari penandatanganan dokumen, tetapi dari realisasi komitmen hingga warga memperoleh tempat tinggal yang layak.
Sementara itu, perwakilan warga, Dwi Sartika, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulteng dan seluruh pihak yang telah memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.
Ia mengatakan, selama konflik berlangsung, warga menghadapi kekhawatiran dan ketidakpastian mengenai keberlanjutan tempat tinggal serta kehidupan keluarga mereka.
“Kami berharap penyelesaian yang telah dicapai dapat dijalankan sebaik-baiknya. Yang kami inginkan hanyalah kesempatan untuk menjalani hidup dengan tenang, bekerja, membangun keluarga, dan beraktivitas tanpa dibayangi ketidakpastian tempat tinggal,” ujarnya.
Dwi berharap seluruh komitmen dalam kesepakatan tersebut dapat direalisasikan. Bagi warga, kesepakatan itu diharapkan menjadi jalan untuk memperoleh kepastian tempat tinggal dan melanjutkan kehidupan dengan tenang.
Penandatanganan kesepakatan turut melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Sulteng, Pemerintah Kota Palu, BPN, DPRD, perusahaan, Satgas Penyelesaian Konflik Agraria, serta perwakilan warga.
