JAKARTA, MAL — Sulawesi Tengah meraih penghargaan Terbaik II Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun Anggaran 2026 Regional Sulawesi untuk kategori Program 3 Juta Rumah. Atas capaian tersebut, pemerintah pusat memberikan dana insentif Rp1 miliar dan tambahan kuota bedah rumah sebanyak 250 unit.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sulteng, Akris Fatta Yunus, mengatakan penghargaan itu diberikan berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 400.10.11/6482/SJ tertanggal 10 September 2026.
“Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan dana insentif sebesar Rp1 miliar dan tambahan kuota bedah rumah sebanyak 250 unit,” kata Akris kepada MAL melalui WhatsApp, Senin (26/10/2026).
Penghargaan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program Berani Bedah Rumah yang digagas Gubernur Sulteng Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny Lamadjido. Program yang dicanangkan pada 12 April 2026 itu menyasar masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH).
Menurut Akris, jumlah rumah yang ditangani meningkat dari 1.260 unit pada 2025 menjadi 9.034 unit pada 2026. Penanganan tersebut melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah pusat, serta DPRD melalui pembiayaan APBD dan APBN.
Pada 2026, Dinas Perkimtan Sulteng menangani pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas RTLH sebanyak 124 unit melalui APBD provinsi.
Anggaran pembangunan rumah baru mencapai Rp80 juta per unit. Sementara itu, peningkatan kualitas atau rehabilitasi rumah dialokasikan Rp35 juta hingga Rp50 juta per unit, sedangkan pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) sebesar Rp21 juta hingga Rp21,5 juta per unit.
Dukungan penanganan RTLH juga berasal dari APBD kabupaten/kota untuk 160 unit rumah serta APBN melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 8.750 unit.
Berdasarkan data Dinas Perkimtan Sulteng, jumlah RTLH tercatat 133.833 unit pada 2024, turun menjadi 132.573 unit pada 2025, dan kembali berkurang menjadi 123.539 unit pada 2026.
Akris juga menyampaikan apresiasi kepada para bupati dan wali kota, Balai P3KP Sulawesi II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), jajaran Perkimtan Sulteng, serta pimpinan dan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota atas dukungan terhadap program tersebut.
Penurunan jumlah RTLH itu berlangsung bersamaan dengan penurunan angka kemiskinan di Sulteng. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disebutkan dalam keterangan tersebut, angka kemiskinan turun dari 11,77 persen pada 2024 menjadi 10,92 persen pada 2025, kemudian 10,46 persen pada 2026.
Meski demikian, penurunan kedua indikator tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa program bedah rumah menjadi penyebab langsung berkurangnya kemiskinan.
Akris mengatakan program Berani Bedah Rumah akan tetap menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Sulteng pada 2027.
“Kami tetap optimistis bahwa berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni akan memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah menuju Sulteng Nambaso,” pungkasnya.**
