PALU, MAL – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulawesi Tengah menegaskan APBD 2027 harus berorientasi pada pembangunan manusia dan penguatan ketahanan keluarga, dengan menempatkan sektor pendidikan, kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian integral pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Wiwik Jumatul Rofi’ah, dalam rapat paripurna DPRD Sulawesi Tengah dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027, Rabu (7/10/2026).
“APBD harus membangun manusia dan keluarga. Pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga harus menjadi bagian integral dari pembangunan Sulawesi Tengah,” ujar Wiwik.
Wiwik mengatakan ketahanan keluarga perlu menjadi perhatian penting dalam arah kebijakan anggaran daerah. Karena itu, Fraksi PKS meminta agar program-program yang dibiayai melalui APBD mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS juga menekankan pentingnya penerapan anggaran berbasis kinerja. Menurut fraksi tersebut, setiap program harus memiliki target, indikator, dan hasil yang terukur sehingga manfaatnya bagi masyarakat dapat dievaluasi secara jelas.
Selain itu, Fraksi PKS mendorong penguatan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut, menurut fraksi tersebut, perlu dilakukan secara sehat, adil, dan tidak membebani masyarakat.
Pada sektor ekonomi, APBD 2027 diharapkan dapat memperluas kesempatan usaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Fraksi PKS menilai pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga. ***
