TEL AVIV – Organisasi hak asasi manusia (HAM) Israel, B’Tselem, menuding pemerintah Israel menjalankan serangkaian kebijakan sistematis untuk melenyapkan kehadiran warga Palestina di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Direktur Eksekutif B’Tselem, Yuli Novak, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari proyek politik yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan warga Palestina.

“Apa yang dialami warga Palestina di Tepi Barat adalah bagian dari satu proyek politik yang meresapi setiap aspek kehidupan,” kata Novak dalam pernyataan pada Senin (14/9/2026), seperti dilaporkan Anadolu Agency.

B’Tselem menyebut terdapat lima mekanisme yang digunakan secara bersamaan dan saling memperkuat untuk mengurangi keberadaan kolektif warga Palestina di Tepi Barat serta memperluas kehadiran warga Yahudi-Israel secara permanen di wilayah tersebut.

Menurut B’Tselem, kebijakan Israel di Tepi Barat memasuki fase baru sejak akhir 2022, ditandai dengan meningkatnya kontrol, kekerasan, dan pengambilalihan aset warga Palestina.

Mekanisme pertama yang disebut B’Tselem adalah kekerasan dan teror. Organisasi tersebut menuding pasukan Israel menggunakan intimidasi dan kekerasan terhadap warga Palestina.

B’Tselem mencatat sedikitnya 1.107 warga Palestina, termasuk 245 anak-anak, tewas di Tepi Barat yang diduduki antara 7 Oktober 2023 hingga 31 Agustus 2026.

Mekanisme kedua adalah pembersihan etnis dan pengambilalihan ruang. Menurut B’Tselem, kebijakan ini dilakukan melalui pengusiran warga Palestina dari tanah mereka, sementara permukiman dan aktivitas pertanian warga Yahudi-Israel diperluas.

B’Tselem menyebut 75 komunitas Palestina telah diusir. Organisasi itu juga memperkirakan permukiman dan lahan pertanian Israel telah mengambil sedikitnya 1,07 juta dunam atau sekitar 264 ribu hektare, setara dengan 18 persen wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Selain itu, sekitar 33 ribu warga Palestina disebut telah dipaksa meninggalkan kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat bagian utara.

Mekanisme ketiga adalah tekanan ekonomi. B’Tselem menilai Israel menggunakan kendalinya atas lapangan kerja, pendapatan pajak, sistem keuangan, dan infrastruktur untuk memperdalam krisis ekonomi serta ketergantungan Palestina terhadap Israel.

Menteri Keuangan Palestina Estephan Salameh pada Juli 2026 memperingatkan Israel bergerak untuk menahan sepenuhnya pendapatan yang menjadi hak Palestina.

Sekitar 56 persen pendapatan publik Otoritas Palestina disebut berasal dari pendapatan izin, termasuk pajak, bea cukai, dan bea masuk yang dipungut Israel atas nama Otoritas Palestina.

Israel mulai memotong sebagian dana tersebut pada 2019 dan kemudian menghentikan transfer sebagian pendapatan. Menurut data yang dikutip dalam laporan tersebut, pemotongan mencapai lebih dari 6 miliar dolar AS dan turut memperburuk krisis keuangan Otoritas Palestina, termasuk kesulitan membayar gaji aparatur sipil.

Mekanisme keempat adalah penghancuran sosial dan politik. B’Tselem menuding Israel mengkriminalisasi aktivitas politik, menggerebek dan menutup organisasi masyarakat sipil, membatasi aksi protes, serta menangkap aktivis, mahasiswa, dan jurnalis.

B’Tselem mencatat sedikitnya 60 jurnalis Palestina telah ditahan di Tepi Barat yang diduduki sejak Oktober 2023. Sementara berdasarkan perkiraan Palestina, lebih dari 25 ribu orang ditahan dalam periode yang sama, termasuk jurnalis, mahasiswa, dan aktivis.

Mekanisme kelima berkaitan dengan kerangka politik. B’Tselem mengaitkannya dengan “Rencana Menentukan” yang diperkenalkan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada 2017.

Menurut B’Tselem, rencana tersebut bertujuan membuat kendali Israel-Yahudi atas wilayah tersebut tidak dapat diubah melalui perluasan permukiman, penyitaan tanah, dan pengusiran warga Palestina.

Organisasi itu menyebut kebijakan tersebut pada akhirnya hanya menyisakan tiga pilihan bagi warga Palestina di Tepi Barat, yakni menerima supremasi Yahudi, meninggalkan wilayah tersebut, atau menghadapi represi militer.

B’Tselem juga menyebut pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sejak 2022 semakin memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki. Menurut organisasi tersebut, Netanyahu telah menyetujui 104 proyek permukiman baru.

Sejak perang Israel di Jalur Gaza dimulai pada Oktober 2023, B’Tselem mengatakan pasukan Israel dan warga pemukim juga meningkatkan serangan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Tindakan tersebut, menurut organisasi HAM itu, meliputi pembunuhan, penangkapan, pemindahan warga, pembongkaran rumah, serta perluasan permukiman.