PALU, MAL – Kurikulum studi sosial baru di sekolah negeri Texas, Amerika Serikat, menuai kontroversi setelah Dewan Pendidikan Negara Bagian Texas menyetujui perubahan materi pengajaran agama yang dinilai lebih menonjolkan sisi positif Kekristenan dan menggambarkan sejumlah aspek sejarah Islam secara negatif.
Keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara dengan hasil 8-4, setelah anggota dewan mendengarkan kesaksian dari ratusan orang selama beberapa jam. Kurikulum baru itu dijadwalkan mulai diterapkan secara bertahap pada tahun ajaran 2030-2031 dan disebut akan berdampak terhadap sekitar lima juta siswa.
Dalam materi yang dipersoalkan, siswa sekolah menengah atas akan diarahkan membaca sejumlah kutipan Alkitab serta mempelajari sisi positif Kekristenan. Sebaliknya, pembahasan mengenai sejarah awal Islam disebut akan menyoroti kampanye militer yang digambarkan sebagai tindakan “kejam”, termasuk isu perbudakan dan penawanan perempuan.
Pemberitaan Fox4 Dallas-Fort Worth juga menyebut serangan 11 September 2001 akan dikaitkan dengan “Islam radikal”. Kritik muncul karena pendekatan tersebut dinilai tidak memberikan ruang yang seimbang untuk membahas faktor politik, sejarah dan konteks yang melatarbelakangi berbagai peristiwa.
Keputusan itu langsung mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Salman Bhojani, anggota legislatif Muslim Texas, mengatakan sejarah tidak seharusnya disajikan secara selektif.
“Sejarah yang dipilih-pilih bukanlah pendidikan. Para siswa di Texas berhak mendapatkan sejarah yang akurat, lengkap, dan adil,” tulis Bhojani di platform X menjelang pemungutan suara.
Council on American-Islamic Relations (CAIR), organisasi hak-hak sipil Muslim di Amerika Serikat, juga mengecam perubahan tersebut.
“Perlu dicatat, tidak ada pihak yang meminta Dewan Pendidikan Negara Bagian Texas untuk menyensor sejarah,” tulis CAIR.
Menurut organisasi tersebut, sekolah negeri memang harus mengajarkan sejarah agama-agama dunia. Namun, guru dan siswa tidak seharusnya diarahkan untuk secara khusus merendahkan agama tertentu.
“Sekolah negeri seharusnya mengajarkan sejarah, termasuk sejarah agama-agama dunia. Hal yang tidak boleh dilakukan sekolah negeri adalah memaksa guru dan siswa untuk secara khusus menyoroti dan merendahkan agama tertentu—dalam hal ini Islam,” ujar CAIR.
CAIR juga mempertanyakan jika standar serupa diterapkan terhadap Kekristenan. Organisasi itu menyatakan akan menentang jika sekolah diwajibkan mengajarkan bahwa Kekristenan sebagai agama bertanggung jawab atas berbagai kekerasan dan kejahatan yang dilakukan sepanjang sejarah.
Di sisi lain, Senator Texas dari Partai Republik, Ted Cruz, menyatakan siswa Texas berhak mengetahui “kebenaran tentang Islam”.
Perdebatan mengenai kurikulum tersebut berlangsung di tengah meningkatnya kontroversi mengenai kebijakan pemerintah Texas terhadap komunitas Muslim.
Gubernur Texas Greg Abbott sebelumnya menentang sejumlah bentuk akomodasi bagi umat Islam. Salah satunya terkait rencana pembangunan fasilitas tempat wudu di Bandara Internasional Dallas-Fort Worth (DFW).
Proyek tersebut dibatalkan setelah Abbott mengancam menahan dana hibah negara bagian bagi bandara yang terlibat dalam proyek serupa.
Kontroversi lainnya muncul terkait pembangunan kawasan perumahan komunitas Muslim di dekat Dallas. Abbott sebelumnya meminta penyelidikan federal terhadap proyek tersebut dan menyatakan bahwa hukum syariah tidak diperbolehkan di Texas.
Kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai East Plano Islamic Community dan kini bernama The Meadow itu dirancang mencakup sekitar 1.000 unit rumah, masjid dan sekolah.
Pada Mei lalu, seorang hakim di Texas memenangkan pihak pengembang dalam sengketa tersebut dan menyatakan negara bagian wajib menghormati kontrak yang telah disepakati sebelumnya.
Pada tahun yang sama, Abbott juga menetapkan CAIR dan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris asing sekaligus organisasi kriminal transnasional. Kebijakan tersebut mendapat penolakan dari CAIR yang membantah tuduhan tersebut.
Polemik kurikulum agama di Texas pada akhirnya tidak hanya menyangkut bagaimana sejarah Islam dan Kekristenan diajarkan di ruang kelas. Perdebatan tersebut juga menyentuh pertanyaan lebih besar mengenai batas antara pendidikan agama, penafsiran sejarah dan kebijakan politik negara bagian.**
