PALU, MAL – Keterlibatan perempuan dalam politik dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Perempuan tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga perlu hadir dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan arah pembangunan.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Wiwik Jumatul Rofi’ah, Rabu (09/09).
Bunda Wiwik, sapaan akrab Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah ini menegaskan, keterlibatan perempuan dalam politik bukan sekadar pemenuhan hak, melainkan tanggung jawab untuk ikut menentukan masa depan masyarakat.
“Perempuan hadir di politik bukan untuk bersaing, tetapi untuk berkontribusi, memperjuangkan keadilan, dan menghadirkan solusi bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga DPW PKS Sulawesi Tengah itu, perempuan memiliki pengalaman dan perspektif yang penting dalam proses perumusan kebijakan.
Kata dia, kehadiran perempuan di lembaga legislatif dinilai dapat memperkaya proses pengambilan keputusan, terutama pada isu keluarga, pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, serta berbagai persoalan sosial kemasyarakatan.
Ia menilai perempuan yang berada di lembaga legislatif memiliki peluang strategis untuk menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
“Perempuan di legislatif melahirkan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada semua,” katanya.
Wiwik menambahkan, politik tidak seharusnya dipandang sebagai ruang yang hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Menurut dia, perempuan memiliki kapasitas untuk berkontribusi, berintegritas, mengambil keputusan, hingga memimpin.
Karena itu, ia mendorong perempuan agar tidak ragu mengambil bagian dalam proses politik, baik melalui pendidikan politik, organisasi kemasyarakatan, maupun keterlibatan langsung di lembaga-lembaga politik.
Selain itu, Wiwik mengajak perempuan memandang politik sebagai salah satu ruang pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, politik tidak semata-mata berkaitan dengan perebutan kekuasaan, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk menghadirkan perubahan yang lebih baik.
Ia menegaskan perempuan yang terlibat dalam politik perlu membawa nilai integritas, kompetensi, dan kemampuan kepemimpinan dalam menjalankan perannya.
“Jadikan politik sebagai ruang perubahan, bukan hanya kekuasaan,” pesannya.
Wiwik menilai semakin banyak perempuan yang berani terlibat dan berkontribusi dalam politik, semakin besar peluang lahirnya kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara lebih komprehensif.
Karena itu, ia mengajak perempuan di Sulawesi Tengah untuk tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan.
“Ayo, perempuan! Terlibat, bergerak, mengubah!” ajaknya. ***
