Golkar Baca Sinyal Kuat AHY Maju Pilpres 2029

JAKARTA, MAL – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi sinyal kuat siap menjadi salah satu kontender Pilpres 2029 setelah menyampaikan pidato politik pada peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (5/9/2026) malam.

Dalam pidatonya, AHY menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan, mulai dari keterbatasan lapangan pekerjaan berkualitas, daya beli keluarga, biaya hidup kelas menengah, hingga tantangan yang dihadapi pelaku UMKM.

“Tekanan itu nyata. Lapangan pekerjaan yang berkualitas belum cukup. Daya beli banyak keluarga masih tertekan. Kelas menengah menghadapi biaya hidup yang semakin berat. Banyak UMKM masih berjuang memperluas pasar dan meningkatkan skala usahanya. Dan, di berbagai wilayah, kesempatan ekonomi serta kualitas pelayanan dasar belum sama. Kita tidak boleh mengabaikannya. Jangan menjauh dari kenyataan,” kata AHY dalam pidatonya.

AHY juga menekankan bahwa kekuasaan memiliki batas waktu dan merupakan amanah yang diberikan rakyat.

“Kekuasaan bukan miliki seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” ujar AHY.

Menurut AHY, kekuasaan dan jabatan memiliki masa, sementara pemilu berjalan dalam siklus tertentu. Namun, tanggung jawab kepada rakyat tetap harus dijalankan.

“Kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai,” katanya.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat perhatian dari Partai Golkar. Ahmad Doli Kurnia mengatakan secara substansi dirinya menyetujui pesan AHY mengenai demokrasi, tanggung jawab negara, serta tugas pemerintah dan warga negara.

“Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara,” kata Doli.

Namun, Doli menilai cara penyampaian, gestur, dan posisi AHY memberikan sinyal berbeda.

“Namun, dilihat dari cara penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang,” ujarnya.

Doli juga menilai dinamika menuju Pilpres 2029 mulai terlihat meski pelaksanaannya masih beberapa tahun lagi. Ia menyebut adanya dua poros yang menurutnya mulai menunjukkan sinyal politik, yakni Poros Solo yang dikaitkan dengan Budi Arie Setiadi dan Projo serta Poros Cikeas yang dikaitkan dengan AHY dan Yudhoyono.

“Fenomena seperti itu semakin menguatkan bahwa ternyata ‘magnet’ Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda,” kata Doli.

Doli menyebut kedua poros tersebut saat ini berada dalam pemerintahan. Karena itu, ia menilai posisi AHY sebagai bagian dari pemerintah juga perlu diperhatikan dalam membaca pernyataan tersebut.

“Padahal, kita semua saat ini, sebagai sebuah bangsa sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Situasi yang dihadapi masyarakat juga tidak mudah. Dan, AHY (Agus) posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi apapun yang dihadapi,” ujar Doli.

Meski demikian, Golkar menyatakan menghormati sikap dan langkah masing-masing partai politik. Doli mengatakan Golkar masih berfokus membantu pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029.

“Buat kami, Partai Golkar, tentu kami menghormati apa yang menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik. Itu adalah kedaulatan dan otoritas masing-masing partai politik. Saat ini hingga 2029, kami tetap fokus untuk membantu menyukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran, membantu sekuat tenaga agar rakyat bisa segera keluar dari masalah yang dihadapi,” katanya.

Partai Demokrat membantah jika pidato AHY ditafsirkan sebagai sinyal untuk maju dalam Pilpres 2029. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menilai tafsiran tersebut terlalu jauh.

“Terlalu jauh dan overestimate karena Ketum AHY justru hanya memberi penekanan kepada pengawalan program-program strategis Presiden Prabowo agar sukses dan dirasakan oleh rakyat,” kata Herman.

Herman mengatakan pidato AHY merupakan bagian dari tema HUT ke-25 Partai Demokrat yang mencakup upaya memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi.

“Pidato tersebut juga hanya menjabarkan tema ulang tahun Partai Demokrat ke-25 yang mencakup memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Konteks inilah yang disampaikan kepada para kader agar secara aktif turut serta mengawalnya,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman juga menegaskan perjuangan partainya tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar kekuasaan. Menurut dia, demokrasi membuka ruang persaingan sehat yang memungkinkan adanya kemenangan maupun kekalahan.

“Jadi dalam kaitan itulah beliau menyampaikan perjuangan Partai Demokrat itu adalah tidak semata-mata untuk mengejar kekuasaan, tetapi juga ikut membangun demokrasi. Ya, meskipun tidak harus berkorelasi langsung dengan apa yang kita perjuangkan. Tidak harus kita menang. Begitu. Demokrasi mengandaikan adanya persaingan sehat, sehingga dalam persaingan sehat itu, konsekuensinya menang dan kalah adalah sebuah keniscayaan demokrasi,” kata Benny.

Benny juga mengaitkan pernyataan AHY mengenai batas waktu kekuasaan dengan ketentuan konstitusi mengenai masa jabatan presiden.

“Karena itu dengan demokrasi, bisa saja dia berkuasa 5 tahun dan bisa juga dia dipilih dua periode, kan begitu. Tapi untuk Indonesia misalnya, ya kekuasaan itu dibatasi hanya dua periode untuk Presiden, konstitusi mengatakan, jadi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum sebetulnya mau menegaskan konstitusi,” ujarnya.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan setiap orang memiliki hak untuk menafsirkan pernyataan AHY. Ia tidak menepis maupun membenarkan penilaian Doli mengenai sinyal Pilpres 2029.

Herzaky menegaskan pesan AHY merupakan pengingat kepada kader bahwa kekuasaan bersifat sementara dan Demokrat harus tetap bekerja untuk rakyat terlepas dari posisi politiknya.

“Jadi kami tahu betul, kalau sifat kekuasaan itu sementara. Tidak selamanya kami di dalam kekuasaan, kan?” kata Herzaky.

Sementara itu, Partai Gerindra menyatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan, termasuk yang datang dari partai-partai di dalam koalisi. Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan kritik dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.

“Sejak awal, pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik dan masukan, entah itu berasal dari internal koalisi maupun luar koalisi. Baginya, sederet kritik dan masukan itu dimaknai sebagai saran guna mendorong perbaikan kinerja pemerintah,” kata Sugiat.

Gerindra juga meminta partai-partai koalisi memusatkan perhatian pada tugas pemerintahan dan penyelesaian persoalan masyarakat.

“Jadi, kami berharap, partai koalisi dari partai mana pun itu fokus saja untuk bekerja sesuai dengan amanahnya. Apakah itu di kabinet maupun di legislatif untuk fokus bekerja menuntaskan persoalan-persoalan rakyat,” ujarnya.

Sugiat juga menyadari adanya penurunan tingkat persetujuan terhadap pemerintahan Prabowo. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak memengaruhi soliditas koalisi dan justru menjadi dorongan bagi anggota koalisi untuk meningkatkan kinerja.

Guru Besar FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta A Bakir Ihsan menilai pernyataan AHY tidak dapat serta-merta dipandang sebagai manuver politik. Menurut dia, sikap tersebut menunjukkan posisi Demokrat sebagai mitra koalisi yang tetap dapat menyampaikan kritik terhadap kondisi masyarakat.

“Selama ini koalisi dimaknai sebagai kebersamaan dan loyalitas ekstrem sehingga partai kehilangan jati dirinya. Jika begitu, ini artinya kooptasi,” kata Bakir.

Bakir juga menilai Partai Gerindra dan partai-partai koalisi perlu memperkuat konsolidasi serta merespons perkembangan masyarakat.

“Partai Gerindra dan koalisinya harus semakin menguatkan konsolidasinya dan semakin intens dalam merespons perkembangan masyarakat yang semakin kritis terhadap realitas politik yang kadang jauh jarak antara pernyataan dan kenyataan,” ujarnya.

AHY saat ini merupakan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Partai Demokrat, Golkar, dan Gerindra berada dalam koalisi pemerintahan.

Perbedaan tafsir atas pidato AHY muncul setelah pernyataannya mengenai kondisi ekonomi rakyat dan batas waktu kekuasaan. Golkar membacanya sebagai sinyal kesiapan menghadapi kontestasi 2029, sedangkan Demokrat menegaskan pidato tersebut merupakan penekanan terhadap demokrasi serta pengawalan program strategis pemerintahan Prabowo.