BANGGAI, MAL – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memutuskan membiayai pembangunan jembatan gantung di Desa Masungkang, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, menggunakan dana pribadi. Keputusan itu diambil karena anggaran APBD Provinsi Sulawesi Tengah saat ini masih terdampak kebijakan efisiensi, sementara kebutuhan masyarakat dinilai mendesak.
Jembatan tersebut diharapkan menjadi solusi bagi warga yang selama bertahun-tahun harus menyeberangi sungai tanpa fasilitas yang memadai. Kondisi itu juga dialami para pelajar yang setiap hari melintasi sungai untuk berangkat ke sekolah.
Pembangunan kini memasuki tahap awal. Tim teknis telah berada di lokasi untuk melakukan pengukuran sebagai dasar penyusunan spesifikasi dan perencanaan konstruksi.
Koordinator pembangunan jembatan, Tri Harsono Sibay, mengatakan proses pengukuran dan perhitungan teknis diperkirakan berlangsung sekitar satu pekan. Setelah itu, pekerjaan konstruksi akan segera dimulai.
“Pengukuran dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan spesifikasi teknis jembatan. Jika semua berjalan sesuai rencana, paling cepat dalam waktu satu minggu pekerjaan sudah bisa dieksekusi,” kata Tri.
Ia menjelaskan penggunaan dana pribadi dilakukan karena proses pembangunan melalui mekanisme APBD membutuhkan waktu, sedangkan warga masih menghadapi risiko setiap hari saat menyeberangi sungai.
Menurut Tri, pertimbangan utama adalah mempercepat penyediaan akses yang lebih aman bagi masyarakat, terutama anak-anak yang harus berangkat ke sekolah.
Selain itu, ia mengajak masyarakat yang ingin terlibat untuk bergotong royong membantu proses pembangunan.
“Insyaallah tidak ada hambatan dalam pembangunan jembatan ini. Bagi masyarakat yang ingin membantu sebagai relawan, mari bersama-sama bergotong royong agar jembatan ini dapat segera dimanfaatkan oleh warga,” ujarnya.
Jembatan gantung tersebut diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan memperlancar mobilitas masyarakat Desa Masungkang, sembari menunggu kondisi fiskal daerah memungkinkan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme penganggaran pemerintah.*
