PALU, MAL – Ancaman ekstremisme kini tidak hanya muncul di ruang-ruang fisik. Ruang digital justru menjadi salah satu jalur yang cepat untuk menyebarkan intoleransi, ujaran kebencian, disinformasi hingga propaganda yang dapat mengarah pada kekerasan.
Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah melalui Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Dr. Rusmiadi, saat Sosialisasi dan Inisiasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2026-2029, di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (8/9).
Menurut Rusmiadi, perkembangan teknologi digital membuat penyebaran paham ekstremisme berlangsung semakin cepat dan dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat.
“Penyebaran dapat berlangsung dengan cepat melalui ruang digital dan dapat menyasar berbagai kelompok masyarakat, khususnya generasi muda,” ujarnya.
Ia menilai generasi muda menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian karena intensitas mereka dalam menggunakan ruang digital cukup tinggi. Karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan ketika seseorang sudah terpapar atau melakukan tindakan kekerasan.
Penguatan literasi digital, kata dia, harus berjalan beriringan dengan pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, peningkatan toleransi serta penguatan ketahanan masyarakat.
“Jangan tunggu sampai terjadi tindakan kekerasan,” tegasnya.**
Rusmiadi juga mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi dalam mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena persoalan tersebut bersinggungan dengan berbagai sektor dan kelompok masyarakat.
Ia berharap pelaksanaan RAN-PE 2026-2029 tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Forum tersebut harus menjadi titik awal untuk menghasilkan langkah-langkah yang dapat diterapkan secara nyata.
“Forum ini mesti menghasilkan rencana kerja konkret, pembagian peran yang jelas serta mekanisme koordinasi dan evaluasi yang bisa dijalankan secara berkelanjutan dari pusat hingga daerah,” katanya.
Dengan langkah tersebut, ia optimistis Sulawesi Tengah dapat mengambil peran dalam menciptakan ruang masyarakat yang aman dan toleran, termasuk ruang digital yang tidak mudah dimanfaatkan untuk menyebarkan paham ekstremisme.
“Kami optimis Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang aman, damai, toleran, dan terbebas dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Foundation dan LIBU Perempuan.
Peserta kegiatan berasal dari Kesbangpol, Kanwil Kementerian HAM Sulteng, Polda Sulteng, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
