JAKARTA, MAL – Puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi momentum penegasan komitmen PKB bersama pemerintah dalam mengawal amanat ekonomi konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Mengusung tema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi”, kegiatan tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan partai politik, ulama, serta pengurus PKB dari seluruh Indonesia.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang terus memberikan ruang bagi PKB untuk berkontribusi dalam pemerintahan melalui berbagai bidang strategis.

Menurutnya, konsep Prabowonomic lahir dari komitmen Presiden dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional.

“Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang terus memberikan kesempatan kepada PKB untuk bersama-sama mengabdi melalui berbagai bidang di pemerintahan,” ujar Gus Muhaimin, di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7) malam.

Ia menegaskan, PKB memiliki komitmen yang sama dengan Presiden dalam mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat agar kesejahteraan dapat dirasakan secara nyata.

Sementara itu, Presiden Prabowo mengaku terharu dengan tema yang diangkat PKB pada peringatan Harlah ke-28.

Menurutnya, tema tersebut menunjukkan keseriusan PKB dalam menjaga arah pembangunan ekonomi sesuai amanat konstitusi.

“Saya terharu karena PKB dengan hari ulang tahunnya begitu tegas menyampaikan arah baru ekonomi kita,” kata Prabowo.

Presiden kembali menegaskan bahwa Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 merupakan roh pembangunan nasional yang harus menjadi pedoman pemerintah dalam mengelola kekayaan alam Indonesia demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Puncak Harlah ke-28 PKB sekaligus menjadi simbol sinergi antara pemerintah dan PKB dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional serta mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa melalui pengelolaan sumber daya alam yang berpihak kepada rakyat.