DELHI, MAL. Ribuan demonstran Generasi Z yang dipimpin oleh “Cockroach Janta Party” (CJP) atau “Partai Kecoak” menggelar protes Partai Kecoak India besar-besaran di Delhi pada 20 Juli lalu, menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan dan perombakan sistem pendidikan di tengah maraknya kontroversi ujian serta tingginya angka pengangguran kaum muda.

Pada awalnya, CJP dimulai sebagai gerakan satir di dunia maya beberapa bulan lalu, namun kini telah berkembang menjadi salah satu gerakan anak muda paling terkemuka di India. Gerakan ini menjadi wadah bagi kaum muda yang merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait isu pengangguran yang melonjak. Walaupun namanya mengandung kata “partai”, CJP bukanlah entitas politik formal.

Gerakan ini dipimpin oleh Abhijeet Dipke, seorang ahli strategi komunikasi politik berusia 30 tahun dan alumni Boston University. Dia mengungkapkan kepada BBC bahwa gagasan awal untuk gerakan ini bermula sebagai sebuah lelucon. “Saya berpikir kita seharusnya berkumpul bersama, mungkin memulai sebuah platform,” kata Abhijeet Dipke, pemimpin Cockroach Janta Party.

Setelah menawarkan kesempatan kepada khalayak untuk bergabung melalui formulir Google, respons yang diterima mencapai puluhan ribu, mendorong CJP untuk bertransformasi menjadi kelompok protes yang serius. Ini menjadi landasan bagi protes Partai Kecoak India yang semakin meluas.

Pada 9 Juli, CJP mengumumkan rencana aksi menuju parlemen pada 20 Juli. Puluhan ribu orang kemudian hadir dalam unjuk rasa di Delhi, sementara ratusan lainnya turut serta dalam protes dan malam doa lilin di kota-kota lain seperti Mumbai, Bengaluru, dan Goa.

Aksi protes ini semakin menarik perhatian publik setelah insiden perlakuan aparat terhadap Sonam Wangchuk, seorang insinyur dan aktivis terkenal. Sonam memulai mogok makan pada 28 Juni di Jantar Mantar, Delhi, untuk mendukung CJP. Pada 18 Juli, pria berusia 59 tahun itu dibawa paksa ke rumah sakit oleh aparat, tindakan yang memicu kemarahan pendukung CJP dan menarik perhatian lebih luas terhadap gerakan protes tersebut. Sonam tetap melanjutkan aksi mogok makannya di rumah sakit. Penamaan “Partai Rakyat Kecoak” atau Cockroach Janta Party muncul sebagai respons terhadap komentar Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant.

Pada Mei, ia diduga membandingkan anak muda pengangguran yang beralih ke jurnalisme dan aktivisme dengan “kecoak dan parasit”. Meskipun Surya Kant kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang dengan “gelar palsu dan tidak sah”, bukan kaum muda India secara umum, komentar tersebut telah menyebar luas di internet dan memicu kemarahan publik yang signifikan.

Nama Cockroach Janta Party sendiri merupakan plesetan dari Bharatiya Janata Party (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi, yang telah berkuasa sejak 2014. Sejak dideklarasikan, para relawan CJP sering hadir dalam kegiatan bersih-bersih dan aksi protes dengan mengenakan kostum kecoak, memperkuat identitas gerakan. CJP menyuarakan protes terhadap berbagai masalah dalam sistem pendidikan India, termasuk kontroversi terkait ujian National Eligibility cum Entrance Test (NEET).

Hampir 2,28 juta peserta mengikuti ujian tersebut pada 3 Mei, namun beberapa hari kemudian ujian dibatalkan karena tuduhan kebocoran soal. Pembatalan ujian NEET menjadi pukulan telak bagi para peserta yang harus mengulang ujian di bawah pengamanan ketat, memicu kemarahan yang menjadi salah satu pendorong utama protes Partai Kecoak India. CJP dan beberapa keluarga juga menuduh sekitar 20 siswa meninggal karena bunuh diri akibat tekanan pasca-pembatalan ujian tersebut. Ujian NEET juga dilanda kontroversi pada tahun 2024.

Akibat berbagai masalah ini, CJP menyerukan perombakan total sistem pendidikan serta pengunduran diri Menteri Pendidikan, Dharmendra Pradhan. Menyusul perlakuan terhadap Sonam Wangchuk, pemimpin CJP Abhijeet Dipke juga menyerukan agar Modi mengundurkan diri. Belum dapat dipastikan apakah CJP akan berhasil melengserkan menteri pendidikan atau merombak sistem pendidikan India secara menyeluruh. Namun, gerakan ini jelas telah menciptakan dampak besar di negara tersebut. Aksi protes pada Senin (20/07), merupakan demonstrasi terbesar yang terlihat di Delhi terhadap pemerintahan Modi dalam beberapa tahun terakhir.

Polisi berupaya membubarkan massa dengan pentungan dan gas air mata setelah demonstran mencoba menembus barikade. Aparat juga membongkar panggung dan tenda-tenda darurat di Jantar Mantar, yang menjadi basis utama protes CJP. Setidaknya 60 demonstran dilaporkan terluka akibat tindakan aparat dan 70 pengunjuk rasa ditahan. Di sisi lain, kepolisian India mengklaim bahwa sebanyak 118 anggota mereka juga mengalami cedera.

Meskipun demikian, para demonstran menolak untuk pergi, menunjukkan tekad kuat mereka dalam melanjutkan protes Partai Kecoak India. Orang-orang terus berkumpul di lokasi itu sepanjang waktu, menghadapi hujan lebat serta panas dan kelembapan tinggi Delhi yang menyengat.

Sehari setelah tindakan keras polisi, sejumlah pemimpin dari partai oposisi utama India menggelar aksi protes di luar kediaman Modi, mengecam keras tindakan polisi terhadap para demonstran. Anggota parlemen Partai Kongres dan pemimpin oposisi, Rahul Gandhi, mengatakan bahwa partainya memutuskan untuk berdemonstrasi di luar kediaman Modi karena mereka tidak diizinkan mengangkat topik tersebut di parlemen.

Partai Kongres kemudian membagikan video yang menunjukkan Gandhi dan anggota parlemen lainnya ditahan dan dibawa dengan bus polisi, meskipun mereka dibebaskan beberapa jam kemudian. Beberapa pemimpin oposisi lainnya juga mengkritik respons polisi dan menuntut pertanggungjawaban.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan, dalam komentar pertamanya sejak insiden kekerasan pada Senin (20/07), mengkritik Partai Kongres karena “tanpa malu mengeksploitasi mahasiswa sebagai alat politik.”

“Bahkan setelah pemerintah menyampaikan kesiapannya untuk mengadakan pembahasan menyeluruh, Partai Kongres memilih pertunjukan politik daripada perdebatan demokratis. Tujuan mereka tidak pernah untuk mencari solusi bagi mahasiswa, melainkan menciptakan gangguan demi menjadi berita politik,” kata Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan dalam unggahan di X, seraya menambahkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menangani kekhawatiran para mahasiswa. Pradhan tidak secara langsung merujuk pada aksi protes yang sedang berlangsung, dan CJP pun tidak merespons pernyataannya.