PALU – Kebijakan makan bergizi gratis (MBG) merupakan salah satu program strategi nasional Presiden Prabowo dan Gibran yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan MBG, yang menekankan pada aspek pelaksanaan, pemantauan, hingga mekanisme pendanaan.
Kebijakan ini patut diapresiasi dalam kerangka perbaikan gizi anak dan penurunan prevalensi stunting. Hanya saja dalam tataran implementasinya, beberapa aspek perlu perbaikan, seperti target penerima manfaat.
“Apakah siswa Sekolah Menengah Atas masih perlu mendapatkan MBG? Kemudian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang relatif cukup besar konsekuensinya membutuhkan pembiayaan cukup besar,” kata Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Tadulako, Prof Dr Slamet Riyadi Cante MSi, kepada media ini, Rabu (17/6/2026).
Data menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan alokasi anggaran yang sangat besar. Estimasi biaya program mencapai sekitar Rp1 triliun per bulan atau setara Rp12 triliun per tahun. Bahkan, sejumlah proyeksi memperkirakan kebutuhan pembiayaan dapat mencapai Rp300 triliun per tahun apabila program dilaksanakan secara luas.
Menurut Slamet, tingginya kebutuhan anggaran tersebut berpotensi menjadi beban fiskal yang signifikan di tengah keterbatasan kemampuan keuangan negara, sehingga efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pembiayaan program perlu menjadi perhatian utama dalam implementasinya.
“Dalam perspektif formulasi kebijakan publik, tidak semua proses kebijakan harus diberlakukan secara universal. Olehnya itu, dalam konteks kebijakan MBG idealnya menggunakan skala prioritas, seperti daerah yang masuk kategori 3 T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan daerah yang memiliki persentase kemiskinan dan prevalensi stunting yang relatif tinggi,” ujarnya.
Dia menambahkan, kebijakan MBG patut dimaknai bukan sekadar membagi makanan bergizi, melainkan harus dipastikan bahwa MBG dapat menjadi sebuah ekosistem untuk menggerakkan ekonomi lokal dalam rangka kesejahteraan rakyat. ***
