JAKARTA – Jakarta sedang menghadapi ujian besar. Di tengah gedung-gedung pencakar langit, jalan-jalan protokol yang megah, dan geliat ekonomi yang terus bergerak, terdapat persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan, yakni darurat sampah.

Setiap hari, Ibu Kota menghasilkan lebih dari 9.000 ton sampah. Dari jumlah tersebut, sekitar 7.500 ton masih bergantung pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang sebagai tujuan akhir pembuangan. Ketergantungan yang sangat besar terhadap satu kawasan ini membuat sistem pengelolaan sampah Jakarta berada dalam kondisi rentan.

Kapasitas TPST Bantargebang sendiri telah mendekati titik kritis setelah puluhan tahun menerima beban sampah dari jutaan penduduk Jakarta. Berbagai laporan bahkan menunjukkan kawasan tersebut menghadapi tekanan yang sangat berat, termasuk risiko longsor akibat tingginya timbunan sampah.

Hal itu disampaikan Ketua LSM Biru Voice, Suryo Susilo, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/6/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Menurut Suryo, darurat sampah yang tengah dihadapi Jakarta tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata. Sampah merupakan cerminan pola konsumsi, budaya masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kualitas kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Darurat sampah di DKI Jakarta harus menjadi perhatian bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga dunia usaha, komunitas, akademisi, dan seluruh warga Jakarta. Penanganannya harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan dari hulu hingga hilir,” ujar Suryo Susilo.

Ia menegaskan kondisi saat ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jika tidak segera ditangani dengan pendekatan yang lebih progresif, Jakarta berpotensi menghadapi krisis lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga krisis tata kota yang lebih serius pada masa mendatang.

Sampah Bukan Sekadar Limbah

Menurut Suryo, dalam berbagai studi global, pengelolaan sampah telah menjadi salah satu indikator penting kemajuan sebuah kota. Kota-kota modern seperti Tokyo, Singapura, Seoul, dan Kopenhagen berhasil menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir melalui kombinasi kebijakan pemilahan, ekonomi sirkular, teknologi pengolahan modern, serta partisipasi masyarakat.

Jakarta, kata dia, perlu bergerak ke arah yang sama. Sebab, sampah yang tidak dikelola dengan baik bukan hanya menimbulkan bau dan pemandangan yang tidak nyaman, tetapi juga menghasilkan emisi gas rumah kaca, mencemari air tanah, merusak kualitas udara, memicu penyakit, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menempatkan pengelolaan sampah sebagai salah satu elemen penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

“Setiap kantong sampah yang dibuang sembarangan hari ini adalah tagihan lingkungan yang akan dibayar oleh generasi mendatang,” kata Suryo.

Percepatan PSEL dan Penguatan Ekonomi Sirkular

Suryo menilai kondisi darurat sampah di Jakarta harus segera direspons dengan langkah konkret. Salah satu solusi yang dinilai mendesak adalah percepatan pengolahan sampah melalui teknologi waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mempercepat kerja sama dengan Pemerintah Pusat maupun investor, termasuk dari luar negeri, untuk pembangunan Pembangkit Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Proyek tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap sistem pembuangan terbuka (open dumping) sekaligus menekan volume sampah yang masuk ke Bantargebang.

Ia menambahkan, berbagai kota besar dunia telah memanfaatkan teknologi PSEL untuk mengurangi volume sampah secara signifikan sekaligus menghasilkan energi terbarukan.

Selain itu, Suryo juga mendorong Pemprov DKI Jakarta menyediakan mesin pencacah plastik bagi bank-bank sampah yang dikelola masyarakat di berbagai wilayah.

“Kami juga mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta menyediakan mesin pencacah plastik untuk setiap bank sampah yang dikelola oleh warga Jakarta,” tegasnya.

Suryo juga mengusulkan penguatan ekonomi sirkular melalui kolaborasi dengan pihak swasta yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan sampah. Bentuk dukungan yang dapat diberikan antara lain penyediaan lahan untuk fasilitas daur ulang serta armada pengangkut sampah.

Tak hanya itu, ia meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada para pengepul dan pemulung yang selama ini berperan dalam pemilahan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis.

“Selain itu, kami mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta memperhatikan para pengepul dan pemulung. Mereka sangat terampil dalam memilah sampah yang masih dapat didaur ulang,” ucap Suryo.

Ia optimistis berbagai langkah tersebut dapat memperbaiki kondisi pengelolaan sampah Jakarta dalam beberapa tahun mendatang.

“Kami sangat berharap dalam dua tahun ke depan kondisi sampah di Ibu Kota jauh lebih terkendali dan Jakarta dapat menjadi kota yang bersih dari sampah, sehingga warganya dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan sejahtera,” pungkas Suryo Susilo.**