PALU- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi tengah meminta komitmen Pemerintah Pusat memberikan tindak lanjut konkret atas amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menetapkan Banggai Kepulauan ( Bangkep) dan Banggai Laut (Balut) sebagai pusat hilirisasi rumput laut.
“Kami berharap ada komitmen dan langkah nyata dari pemerintah pusat, sehingga program hilirisasi berjalan efektif dan memberi nilai tambah bagi daerah,” kata Fungsional Analisis Akuakultur Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi tengah (Sulteng), Budyanto Nora Somba usai diskusi, diseminasi hasil kajian melalui kegiatan workshop Promosi Inisiatif Pengelolaan Gurita dan Rumput Laut, di Cafe YOLKS Jalan Wolter Monginsidi, Kota Palu, Jumat petang.
Ia mengatakan, industrialisasi rumput laut tidak dapat dijalankan sendiri oleh pemerintah provinsi. Peran pemerintah daerah dan kabupaten harus terbangun kolaborasi kuat.
“Salah satu persoalan utama dihadapi pembudidaya adalah fluktuasi harga.
Saat ini, harga rumput laut kering di tingkat petani berkisar Rp 16.000- Rp 18.000 per kilogram, padahal harga ideal dinilai berada di atas Rp 20.000 per kilogram,” katanya.
Untuk menjaga stabilitas harga kata dia, pemerintah daerah mempertimbangkan skema sistem resi gudang dengan melibatkan perusahaan daerah (Perusda), badan usaha milik desa (BUMDes), atau koperasi sebagai off taker atau menyerap hasil panen.Skema tersebut diharapkan mampu meminimalkan peran perantara (Middleman) kerap mempengaruhi harga di tingkat petani.
“Kalau pemerintah mampu menyerap hasil produksi, harga bisa lebih stabil. Tanpa penyerapan, ketika produksi melimpah, harga akan jatuh dan petani dirugikan,” katanya.
Ia mengatakan, potensi produksi rumput laut Sulteng mencapai 800.000 ton per tahun. Namun potensi tersebut belum diimbangi dengan keberadaan industri pengolahan di daerah.
“Saat ini, sebagian besar rumput laut diekspor dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi, seperti Semi Refined Carrageenan (SRC), akibatnya, nilai tambah dari komoditas tersebut belum optimal dinikmati daerah penghasil,” katanya.
Ia mengatakan, Sulteng memiliki keunggulan komparatif dari sisi lingkungan. Wilayah seperti Bangkep relatif bebas dari aktivitas industri berat, sehingga rumput laut dihasilkan minim cemaran logam berat.
Selain itu kata dia, rumput laut berperan dalam menyerap karbon dan mendukung konsep ekonomi biru berkelanjutan.
“Ini bisa menjadi nilai jual dalam isu karbon dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
