PALU – Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah (Sulteng), Agus Yulianto, pihaknya akan merubah pola dari sistem pengawasan menjadi pengawalan untuk memastikan tata kelola keuangan berjalan dengan baik.
“Kami menawarkan pendekatan yang lebih humanis dalam pengawalan, agar Inspektorat di daerah benar-benar menjadi tangan kanan para Bupati,” ungkapnya saat melakukan kerjasama dengan Pemda Parimo dalam hal tata kelola keuangan, Rabu (6/5).
Ia mengatakan, di era keterbukaan informasi Pemda dituntut memiliki akuntabilitas lebih luas, karena pengawasan dizaman digitalisasi berada di mana-mana, salah bertindak sedikit akan menjadi viral di medsos. Maka dari itu akuntabilitas merupakan harga mati.
Pertemuan perdana ini diharapkan menjadi tolak ukur perbaikan tata kelola yang berdampak langsung pada masyarakat. Tujuan utamanya tetap selaras dengan visi pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan masyarakat, menekan angka kemiskinan.
“Tantangan dalam pengelolaan karena wilayah Parimo yang luas, mencakup 23 kecamatan, 278 desa, dan 5 kelurahan dan itu membutuhkan pengawalan ekstra,” jelasnya.
Bupati Parimo, Erwin Burase menegaskan dalam kerja sama ini merupakan landasan hukum sekaligus langkah strategis untuk memperkuat tata pemerintahan yang baik (good governance) di wilayah Parigi Moutong.
“Kami berharap melalui sinergi ini, tercipta sistem pengelolaan keuangan daerah yang jauh lebih baik, serta peningkatan kualitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” Jelasnya.
Ia menekankan, MoU ini adalah bagian dari komitmen nyata pemerintah daerah dalam Mendukung Reformasi Birokrasi, Menciptakan birokrasi yang efisien dan melayani.
“Peningkatan Pelayanan Publik, Memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang optimal. Mitigasi Risiko, Mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah sejak dini,”pungkasnya.
