PALU – Anwar Hafid menegaskan komitmennya menekan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah dengan memulai dari pembenahan rumah tidak layak huni (RTLH). Kabupaten Donggala ditetapkan sebagai pilot project transformasi RTLH menjadi rumah layak huni bagi daerah lain di Sulteng.
Menurut Gubernur, persoalan hunian menjadi salah satu faktor mendasar yang menghambat percepatan pengentasan kemiskinan. Karena itu, perbaikan kualitas tempat tinggal warga miskin ekstrem harus menjadi langkah awal yang diprioritaskan.
“Kalau mau selesaikan kemiskinan, pertama perbaiki dulu rumahnya,” tegas Gubernur Anwar Hafid saat membuka Rapat Kerja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Donggala di Kantor Bupati Donggala, Jum’at (27/2).
Dalam pemaparannya, Gubernur mengungkapkan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terdapat 4.846 kepala keluarga kategori miskin ekstrem di Donggala. Data tersebut, menurutnya, harus segera diverifikasi dan divalidasi (verval), khususnya untuk mengidentifikasi warga yang tinggal di RTLH sebagai dasar intervensi program bedah rumah.
“Ini yang harus kita kerjakan pertama untuk menyelesaikan kemiskinan,” lanjutnya.
Selain fokus pada penanganan RTLH, Gubernur juga mendorong Pemerintah Kabupaten Donggala agar konsisten menggunakan DTSEN dalam menyusun perencanaan pembangunan berbasis data. Dengan demikian, setiap program penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran dan efisien.
Dalam rapat kerja yang turut dihadiri jajaran kepala perangkat daerah provinsi tersebut, Gubernur menegaskan posisi Pemerintah Provinsi sebagai supporting system bagi pemerintah kabupaten.
“Kami datang dengan perangkat daerah supaya kami punya pemahaman mau dibawa ke mana Donggala ini sesuai maunya Ibu Bupati,” ucap Gubernur, seraya memastikan program 9 BERANI dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Donggala.
Sebagai langkah konkret, Gubernur Anwar Hafid juga menyerahkan bantuan pangan berupa 25 ton beras secara simbolis kepada Bupati Donggala Vera Laruni untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dengan pendekatan berbasis data dan intervensi langsung pada kebutuhan dasar seperti hunian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan penurunan angka kemiskinan yang lebih terukur dan berkelanjutan.***
