PALU – Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tahun 2023, Joppie Alvi Kekung dalam laporannya menyatakan, bahwa setelah menelaah LKPj Walikota tahun 2023, beserta lampiran dokumen. Pendapatan daerah Kota Palu tahun 2023 sebelum diaudit, sebesar Rp1,49 miliar lebih, atau 96,7 persen.
Belanja daerah Rp1,68 miliar lebih, atau 94,99 persen. Defisit Rp139.808 miliar. Pembelian netto Rp165 miliar lebih. Sementara terdapat Silpa sebesar Rp25 miliar lebih.
“Terkait dengan Silpa, terdapat kekeliruan yang diberikan kepada Pansus. Sehingga dikembalikan ke Pemerintah Kota Palu untuk diperbaiki. Sebelum pembahasan, data tersebut telah diserahkan kembali kepada Pansus,” sebut Joppi, dalam Rapat Paripurna ke VI masa persidangan cawu II tanun 2024, dengan agenda penyampaian laporan pimpinan Pansus sekaligus pengambilan keputusan terkait persetujuan rancangan rekomendasi menjadi rekomendasi pembahasan LKPj Walikota Palu tahun 2023, di Ruang sidang utama DPRD, Senin (22/4).
Kata Joppie, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu, bila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan. Karena PAD tahun 2023 hanya terealisasi 87,58 persen, atau Rp.352.579 miliar, dari proyeksi senilai Rp.402.579 miliar.
Pajak daerah mengalami penurunan, hanya mencapai 86,66 persen, dari target Rp 230 miliar hanya tercapai Rp.199 Milar.
“Yang paling tidak berkontribusi dalam menyumbang kas daerah, dari sektor retribusi daerah. Hanya mencapai 68 persen. Dari target Rp 31 miliar lebih, hanya tercapai Rp 20 miliar lebih,” ucap Joppie.
Olehnya, Pansus DPRD Palu merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Palu untuk melakukan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Utamanya kepada OPD yang berkontribusi dalam menghasilkan PAD.
Selain itu, Ketua Pansus DPRD Kota Palu kembali menyentil tidak terakomodirnya dana aspirasi anggota dewan untuk masyarakat. Padahal hal itu sudah melalui pembahasan, namun realitanya tidak tercantum dalam SIPD penganggaran. Hanya masuk dalam SIPD perencanaan.
Oleh karena itu, dalam pembasan hari ini lanjut Joppie, Pansus akan merekomendasikan semua program aspirasi anggota dewan yang telah disepakati tahun 2023, untuk dimasukan dipergeseran anggaran atau di perubahan APBD 2024.
“Intinya, laporan Pansus ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kota Palu kedepan, terkait dengan penganggaran, peraturan daerah, dan perencanaan,” tutup Ketua Pansus.
Rapat Pansus dihadiri Asisten III Pemkot Palu, Imran Lataha, anggota DPRD Palu dan beberapa perwakilan OPD Pemkot Palu.
YAMIN
