JAKARTA, MAL – Polemik dugaan pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun dalam program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi perhatian publik setelah dibahas dalam rapat Komisi VI DPR RI, Rabu (15/7).
Isu tersebut pertama kali disoroti Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam. Dalam rapat bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Mufti mempertanyakan kebenaran informasi yang beredar terkait pengadaan jutaan kipas angin dengan nilai anggaran mencapai Rp1,8 triliun.
Menurut Mufti, hingga saat ini publik belum memperoleh informasi yang jelas mengenai asal-usul maupun mekanisme pengadaan barang tersebut.
“Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta yang nilainya Rp1,8 triliun,” kata Mufti dalam rapat tersebut.
Ia mengaku telah berupaya menelusuri informasi mengenai pengadaan tersebut, namun belum menemukan keterangan resmi yang memadai dari pemerintah.
“Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengaku tidak mengetahui detail pengadaan yang dimaksud. Ia menegaskan bahwa proses pengadaan tersebut bukan berada di bawah kewenangan langsung Kementerian Koperasi.
“Saya nggak tahu, ini kan pengadaannya bukan di kami pak,” ujar Ferry.
Meski demikian, Ferry menyebut bahwa jika yang dimaksud adalah produk kipas industri Imatsu MDF, maka harga yang beredar di pasar memang berada pada kisaran belasan juta rupiah per unit.
“Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini Rp11.464.000,” katanya.
Pernyataan tersebut memunculkan diskusi baru di ruang publik. Pasalnya, bila angka Rp1,8 triliun dibagi dengan 1,8 juta unit sebagaimana yang beredar dalam isu, maka harga rata-rata per unit hanya sekitar Rp1 juta.
Angka itu jauh berbeda dibanding harga produk Imatsu MDF yang disebut Ferry mencapai lebih dari Rp11 juta per unit.
Di sisi lain, Ferry menekankan pentingnya sistem informasi manajemen koperasi untuk memastikan seluruh data program dapat diakses secara transparan.
“Itu mengenai dashboard-nya, Pak, memang di situlah pentingnya sistem informasi manajemen koperasi desa,” ujarnya.
Hingga kini belum ada dokumen pengadaan resmi yang dipublikasikan kepada masyarakat untuk menjelaskan secara rinci jumlah unit, spesifikasi barang, sumber anggaran, maupun pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan tersebut.
Karena itu, polemik mengenai kipas angin Rp1,8 triliun masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang menunggu jawaban resmi dari pihak terkait. ***
