PALU – Angka kemiskinan di Sulawesi Tengah (Sulteng) masih tergolong tinggi, yakni sekitar 10 persen dari total 3,7 juta penduduk. Selain itu, sekitar 80 ribu rumah tercatat dalam kondisi tidak layak huni berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid menyatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan telah dilihat langsung di lapangan.
“Tidak ada gunanya kita membuat perencanaan tanpa data yang akurat. Karena itu, kami menjadikan data sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan pembangunan di Sulawesi Tengah,” ujar Gubernur dalam kegiatan kolaborasi program prioritas presiden, di Gedung Pogombo, Senin (20/4).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah provinsi mendorong intervensi konkret, khususnya di sektor perumahan dan pendidikan. Di bidang pendidikan, Pemprov Sulteng telah menggratiskan biaya pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB, serta menyalurkan bantuan operasional daerah guna menghapus pungutan di sekolah.
Selain itu, program beasiswa daerah juga diberikan kepada puluhan ribu mahasiswa, termasuk mahasiswa kedokteran yang mendapat dukungan pembiayaan setiap tahunnya.
Gubernur juga menyampaikan optimisme terhadap program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan.
Ia menilai program tersebut menjadi langkah penting dalam memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan pelaksanaan program harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, tanpa praktik titipan.
“Sekolah Rakyat bukan hanya mendidik anak, tetapi juga memberdayakan keluarganya agar lebih mandiri,” ujarnya.
Pemerintah berharap, melalui intervensi berbasis data dan program terintegrasi, angka kemiskinan di Sulteng dapat ditekan secara bertahap.
