PARIMO – Tercatat kurang lebih 1.000 guru honor di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terancam tidak menerima insentif honor daerah tahun 2021.
“Dari bulan Januari ampai bulan Maret ini honor daerah nyaris tidak akan terbayar, informasi ini yang kami dapatkan di lapangan,” ungkap ketua Fraksi Gerindra, Arifin Dg. Palalo, di ruang Sidang, Selasa (31/03).
Ia mengungkapkan, untuk honor daerah ini terbagi dua kategori, khusus terpencil dan bukan terpencil. Persoalan ini, harus disampaikan kepada pemerintah yang lebih mementingkan program infrastruktur.
Kata dia, program infrastruktur penting, namun harusnya pemerintah juga mementingkan hak-hak orang yang berkerja, dalam hal ini guru honorer.
“Apabila sebelum pembahasan APBD perubahan tidak mereka terima bagaimana nasib mereka. Kita semua yang hadir disini adalah hasil pilihan rakyat, apabila tidak diperjuangkan betapa berdosanya kita semua,” tegasnya.
Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh anggota DPRD mendorong kepada pemerintah, untuk tidak membiarkan persoalan itu menjadi berlarut-larut.
Bahkan kata dia, kondisi ini diakibatkan tim TAPD yang lalai dan menghilangkan honor daerah untuk tidak dimemasukkan dalam pembahasan anggaran tahun sebelumnya, sehingga mengakibatkan hilangnya insentif yang tidak seberapa.
“Honor daerah itu ada yang Rp100 ribu, dan untuk daerah terpencil Rp150 ribu. Saya akan tetap perjuangan nasib honorer hingga daerah bisa menganggarkan lagi para honorer,” tegasnya.
Dirinya mengaku kecewa dengan kebijakan ini, para guru telah melaksanakan kewajibannya tetapi hak-hak mereka telah dihilangkan.
Menanggapi hal itu, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan setempat, Aminuddin menyampaikan, saat ini pagu anggaran di Dinasnya tinggal Rp 3 Miliar dari Rp14 Miliar.
“Anggaran itu tidak cukup untuk kebutuhan kantor dan kegiatan lainnya, untuk honor daerah saja anggaran mencapai Rp2 miliar,” tutupnya.
Reporter : Mawan
Editor : Yamin
