PALU, MAL – Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Wiwik Jumatul Rofi’ah, mengapresiasi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang mengangkat isu Dana Bagi Hasil (DBH) dan LGBT dalam aksi yang digelar pada Kamis (10/9/2026).
Menurut Wiwik, kedua isu tersebut merupakan persoalan yang menjadi perhatian bersama dan membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk kalangan mahasiswa.
“Saya apresiasi. Terutama yang terkait DBH dan LGBT. Ini isu kita bersama. Saya gembira, karena adik-adik mahasiswa mau peduli. Ayo sama-sama kita berjuang,” kata Wiwik usai menemui massa aksi.
Terkait DBH, Wiwik mengatakan DPRD Sulawesi Tengah telah lebih dulu menginisiasi pembentukan Forum DPRD-DPRD daerah penghasil nikel untuk memperjuangkan tuntutan yang sama kepada pemerintah pusat.
Ia menjelaskan Komisi IV DPRD Sulteng juga telah melakukan berbagai upaya, termasuk berkomunikasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, serta DPR RI guna mendorong realisasi DBH bagi daerah penghasil nikel.
“Komisi IV juga sudah datang ke Kementerian ESDM, ke Kementerian Keuangan, sudah lobi ke DPR RI, sudah ke Kementerian Keuangan. Sekarang alhamdulillah sementara berproses,” ujarnya.
Wiwik menyambut positif keterlibatan mahasiswa dalam mendorong percepatan realisasi DBH. Menurutnya, dukungan berbagai elemen masyarakat dapat memperkuat upaya agar pemerintah pusat segera menghitung dan menyalurkan DBH sesuai hak daerah penghasil nikel.
Selain DBH, Wiwik juga menanggapi tuntutan mahasiswa terkait perlunya peraturan daerah yang menolak LGBT. Ia mengatakan Komisi IV DPRD Sulteng baru saja menggelar pertemuan yang salah satu keputusannya menargetkan pembahasan perda tersebut pada 2027.
“Prosesnya sudah kita mulai. Sebab untuk melahirkan regulasi atau Perda itu kan prosesnya tidak singkat. Tapi bismillah, 2027 kita targetkan, Perda anti LGBT bisa dibahas dan ditetapkan,” katanya.
Wiwik menambahkan proses penyusunan regulasi memerlukan tahapan yang panjang. Karena itu, pembahasan dan persiapan perda tersebut telah mulai dilakukan sebagai bagian dari target legislasi yang direncanakan untuk tahun depan. ***
