PALU, MAL — Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido mendorong pelaku usaha segera beradaptasi dengan sistem e-Katalog V6 seiring semakin berkembangnya sistem pengadaan digital barang dan jasa pemerintah.
Menurut Reny, pelaku usaha yang telah masuk dalam ekosistem digital pengadaan akan lebih mudah memperkenalkan produknya kepada instansi pemerintah. Pemerintah juga dapat mencari dan membandingkan produk dari berbagai pelaku usaha secara sehat dan kompetitif, sekaligus melakukan transaksi secara akuntabel dan transparan.
“Mari kita bangun bersama ekosistem pengadaan pemerintah yang terbuka, sehat, kompetitif, transparan dan berintegritas,” ajaknya saat membuka Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Pelaku Usaha Inklusif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Hotel Aston, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan yang digelar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, pemuda dan warga binaan agar semakin siap mengambil bagian dalam pengadaan pemerintah.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP RI Dwi Rahayu Eka Setyowati mengapresiasi komitmen Pemprov Sulteng dalam membangun tata kelola pengadaan yang baik.
Menurutnya, komitmen tersebut tercermin dari skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 2025 yang mencapai 85,06 serta tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang berada di level 9.
“Ini menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pengadaan yang profesional, transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 120 pelaku usaha. LKPP menegaskan komitmennya untuk membuka ruang dan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi melalui ekosistem pengadaan pemerintah berbasis digital.**
