PALU, MAL — Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Tengah membangun rumah baru dan meningkatkan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 124 unit sepanjang 2026.
Jumlah tersebut melampaui target awal sebanyak 100 unit, dengan total anggaran mencapai Rp7,48 miliar.
Kepala Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah Akris Fattah mengatakan, RTLH merupakan rumah yang belum memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, serta kecukupan minimum luas bangunan.
“Dari target pembangunan tahun 2026 sebanyak 100 unit, Alhamdulillah capaian pekerjaan melebihi target menjadi 124 unit, baik untuk pembangunan rumah baru maupun peningkatan kualitas RTLH, dengan anggaran sebesar Rp7,48 miliar,” kata Akris, Kamis (10/9/2026).
Ia menjelaskan, peningkatan kualitas RTLH dilakukan melalui perbaikan komponen rumah, baik nonstruktural maupun struktural. Program tersebut juga mencakup pembangunan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sementara untuk pembangunan rumah baru, pemerintah memastikan rumah yang dibangun memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, standar kesehatan penghuni, serta kecukupan luas bangunan.
Hingga saat ini, progres pekerjaan program bedah rumah tersebut telah mencapai sekitar 60 persen.
“Mudah-mudahan pada akhir September ini progres pekerjaan sudah mencapai 80 persen. Karena beberapa pekerjaan bahkan sudah selesai di Kabupaten Banggai Kepulauan, Donggala, Tolitoli dan Buol,” ujarnya.
Akris mengatakan, Pemprov Sulawesi Tengah berencana meningkatkan secara signifikan program bedah rumah pada 2027. Jika pada 2026 sebanyak 124 unit, tahun mendatang pembangunan dan perbaikan rumah ditargetkan mencapai 800 hingga 1.000 unit.
Menurut Akris, peningkatan target tersebut merupakan arahan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid untuk mempercepat penanganan masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni sekaligus menekan angka kemiskinan di Sulteng.
Namun, ia menegaskan program tersebut akan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami menjamin program ini tidak mungkin menyentuh seluruh sekitar 80 ribu masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni. Karena itu, kami akan menarik atau menentukan penerima bantuan dari data masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.
Penerima program bedah rumah, kata Akris, diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori kesejahteraan Desil 1 hingga Desil 4.
“Kami juga menjamin program bedah rumah ini tidak akan diberikan kepada masyarakat golongan Desil 5. Yang akan mendapatkan bantuan adalah masyarakat yang masuk kategori Desil 1 sampai Desil 4,” tegasnya.
Selain membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak, program tersebut diharapkan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah. Pemprov Sulteng berupaya melibatkan tenaga kerja lokal dalam pembangunan maupun perbaikan rumah.
“Kami berupaya menggunakan tenaga kerja lokal. Misalnya, tukang yang ada di daerah tersebut akan kami berdayakan. Kalaupun memang tidak tersedia tenaga kerja atau tukang di desa itu, barulah kami menggunakan tenaga kerja dari kabupaten lain,” pungkasnya.
