JAKARTA, MAL — Tingkat ketidakpuasan publik Amerika Serikat terhadap Presiden Donald Trump masih tinggi. Survei terbaru University of Massachusetts Amherst menunjukkan 64 persen responden tidak menyetujui kinerja Trump, sementara hanya 32 persen yang menyatakan puas.
Survei yang dilakukan pada 21–26 Agustus terhadap 1.000 responden dewasa itu juga menunjukkan penilaian negatif terhadap kebijakan Trump dalam menangani perang dengan Iran dan persoalan ekonomi, khususnya inflasi. Angka ketidakpuasan tersebut meningkat dari survei serupa pada Maret yang mencatat 62 persen responden tidak puas.
Dalam isu Iran, hanya 26 persen responden yang mendukung serangan Amerika Serikat terhadap Iran, sedangkan 54 persen menolaknya. Sebanyak 55 persen juga menilai keputusan menyerang Iran merupakan sebuah kesalahan.
Penilaian terhadap kemampuan Trump menangani perang tersebut turut rendah. Hanya 25 persen responden yang menilai Trump menangani konflik dengan Iran dengan baik, sementara 68 persen memberikan penilaian negatif.
Persoalan ekonomi menjadi titik lemah lain pemerintahan Trump. Hanya 22 persen responden yang menyetujui cara Trump menangani inflasi, sedangkan 75 persen menyatakan tidak puas. Penilaian terhadap penciptaan lapangan kerja juga negatif, dengan 63 persen responden memberikan penilaian buruk.
Tekanan ekonomi tersebut sejalan dengan data resmi yang menunjukkan Indeks Harga Konsumen AS naik 3,4 persen secara tahunan pada Juli 2026. Biaya tempat tinggal dan makanan juga masih mengalami kenaikan.
Menjelang pemilu paruh waktu AS pada 3 November 2026, persoalan biaya hidup berpotensi menjadi tantangan politik bagi Trump dan Partai Republik. Survei Reuters/Ipsos yang dikutip dalam laporan tersebut juga menunjukkan 71 persen warga AS tidak menyetujui cara Trump menangani biaya hidup.
Dengan demikian, tekanan terhadap Trump datang dari dua arah sekaligus, yakni kebijakan luar negeri terkait Iran dan persoalan ekonomi domestik. Kondisi tersebut dapat menjadi perhatian serius bagi Partai Republik menjelang pemilu sela.*
