PALU – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, secara resmi melepas 282 petugas Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dalam apel yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Palu, Kamis (4/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Hadianto menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kegiatan yang sangat fundamental dan strategis karena menjadi dasar penyediaan data yang dibutuhkan pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan.
Menurutnya, data yang dihasilkan melalui sensus ekonomi akan membantu pemerintah memahami kondisi riil masyarakat, mulai dari tingkat kesejahteraan, ketersediaan lapangan kerja, hingga berbagai persoalan sosial ekonomi lainnya.
“Sensus ekonomi ini sangat fundamental untuk membangun data-data yang dibutuhkan pemerintah guna menyukseskan setiap upaya pembangunan. Karena penting dan strategisnya kegiatan ini, saya berharap pelaksanaannya dapat berjalan sebaik-baiknya,” ujar Hadianto.
Ia mengatakan, hasil sensus akan menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Palu untuk memperkuat berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Ketika Badan Pusat Statistik melakukan upaya ini, maka Pemerintah Kota Palu sangat terbantu dalam memetakan kondisi dan situasi yang dialami masyarakat. Ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki kondisi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta menjawab berbagai kebutuhan masyarakat lainnya,” katanya.
Atas pelaksanaan SE2026 tersebut, Hadianto menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu yang telah mempersiapkan kegiatan sensus secara matang.
“Saya berharap sensus ini dapat memberikan dampak yang luas dan manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Palu,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Palu, Agus Santoso, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan menyeluruh terhadap seluruh unit usaha dan aktivitas ekonomi nonpertanian di Indonesia yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh BPS.
Pendataan berlangsung sejak Mei hingga 31 Agustus 2026 dan mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM, bisnis digital, pedagang marketplace, content creator, influencer, usaha rumahan, warung kelontong, hingga perusahaan besar.
“Semua jenis usaha akan didata. Yang tidak termasuk hanya sektor pertanian karena telah dilakukan pendataan tersendiri,” jelas Agus.
Ia mengungkapkan, Kota Palu memiliki sekitar 61 ribu unit usaha yang menjadi sasaran sensus. Dari jumlah tersebut, lebih dari 400 unit usaha masuk kategori usaha besar.
Untuk mendukung pelaksanaan pendataan, BPS Kota Palu menurunkan 282 petugas sensus, termasuk tujuh petugas khusus yang bertugas mendata perusahaan besar.
“Petugas sensus secara serentak akan mulai turun ke lapangan pada 15 Juni mendatang. Khusus pendataan usaha besar, kami akan didampingi OPD terkait, petugas BPS Provinsi Sulawesi Tengah, serta perwakilan dari unsur kehakiman, pengadilan, dan pertanahan,” ungkapnya.
Agus berharap seluruh pelaku usaha dan masyarakat dapat memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat menjadi landasan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Kota Palu bersama BPS berharap tersedianya basis data ekonomi yang komprehensif guna mendukung perencanaan pembangunan, pengembangan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
