MAKASSAR – Bupati Luwu Timur Budiman dan Ketua DPRD Luwu Timur (Lutim) mendukung langkah yang dilakukan PT Vale Indonesia Tbk dalam membuka ruang dialog bersama masyarakat di Tanamalia, guna mencari solusi terkait riak-riak yang ada.
Hal tersebut disampaikan pada kegiatan Forum Group Discussion Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “ Membangun Skema Penyelesaian Konflik Tenurial Dalam Wilayah PPKH PT Vale”. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid, di Makassar, baru-baru ini.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional dan Sekaligus Sekretaris Jendral Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr Bambang Hendroyono, Direktur Penanganan Konflik Tenure dan Hutan Adat, Muhammad Said, Social Safeguard Specialis, Dr Rimun Wibowo, Jaksa Fungsional Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI, DR Muhammad Ibnu Fajar Hakim, dan pihak terkait lainnya serta para tokoh di Loeha Raya.
“Upaya yang dilakukan PT Vale ini sangat positif dengan menghadirkan masyarakat dan pemerintah, untuk mendengarkan penjelasan dari akademisi mengenai aturan yang harus diikuti,” kata Bupati Lutim, Budiman.
Budiman optimis permasalahan di Tanamalia akan cepat selesai ketika PT Vale terus membuka ruang diskusi, serta memperbaiki komunikasi dengan masyarakat.
“Masyarakat agar tetap tenang, sambil kita bersama-sama mencari solusi terbaik yang dapat menguntungkan perusahaan dan masyarakat. Saya juga berharap dengan kehadiran PT Vale selama 55 tahun dapat terus melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang telah dilakukan selama ini dan bisa dirasakan seluruh masyarakat di Lutim,” jelasnya.
Apresiasi juga disampaikan Ketua DPRD Lutim Aripin. Menurutnya, PT Vale terus melakukan pendekatan humanis dengan membangun diskusi baik di lapangan bersama masyarakat dan pemerintah setempat sampai ke pemerintah pusat.
“Ini adalah langkah yang sangat baik dari PT Vale, tentunya sulit dilakukan oleh perusahaan lain. Untuk itu, atas nama Ketua DPRD memberikan apresiasi yang sangat tinggi,” ujarnya.
Disisi lain, Aripin berharap agar riak-riak tidak berkelanjutan diharapkan segera dapat membentuk tim yang melibatkan semua pihak, sehingga permasalahan Tanamalia bisa cepat mendapatkan solusi terbaik.
Aripin mengaku, sebelumnya tidak ada permasalahan Masyarakat dengan PT Vale, hanya saja belakangan hal tersebut terjadi karena ada beberapa pihak masuk ke Masyarakat yang memicu hadirnya kelompok masyarakat tolak tambang.
Untuk itu, PT Vale bersama pemerintah harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tersebut bahwa kehadiran PT Vale bukan merugikan masyarakat, tetapi menghadirkan asas manfaat yang besar bagi masyarakat.
Sebelum PT Vale memberikan bantuan kepada masyarakat, rumah di Loeha Raya masih dalam kawasan hutan lindung, namun berkat bantuan PT Vale lahan perumahan masyarakat bisa keluar dari kawasan hutan lindung.
“Sehingga saya ingin menyampaikan, bahwa PT Vale sangat berjasa bagi Loeha Raya,” paparnya.
Demikian pula disampaikan Wakil Ketua DPRD Lutim, Siddik. Dia menegaskan, PT Vale sudah banyak memberikan kontribusi positifnya di Luwu Timur, tentunya kehadirannya patut didukung. Apa yang terjadi di Tanamalia, bukan karena Masyarakat yang tidak menginginkan kehadiran PT Vale tapi adanya pihak luar yang masuk memecah belah Masyarakat.
“Praktik pertambangan PT Vale sudah sangat bagus, dibandingkan dengan perusahaan tambang lainnya beroperasi di Luwu Timur. Komitmennya sangat bagus untuk membawa perubahan di Tanamalia,” tegasnya.
Dari sisi kontribusi ekonomi, Siddik mengungkapkan, PT Vale memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp416 miliar per tahun bila dibandingkan perusahaan lainnya. Begitupun dari sisi pengelolaan lingkungan, setiap selesai menambang kembali menghutankan area tersebut.
“Setiap kali selesai menambang, PT Vale mengembalikan area tersebut menjadi hutan. Sementara Perusahaan lainnya tidak seperti itu. Maka dari itu, penting untuk mendukung agar PT Vale tetap beroperasi di Tanamalia dengan tetap memberdayakan masyarakat,” paparnya.
Sementara, Acting CTO Muhammad Jinan Syakir yang hadir membuka FGD menyampaikan paparan terkait praktik pertambangan berkelanjutan yang diusung oleh PT Vale, khususnya dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
FGD ini adalah bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan komitmen dari salah satu nilai dan perilaku utama perseroan, yaitu menghargai bumi dan masyarakat, dengan mendengarkan dan melibatkan masyarakat luas secara aktif dalam dialog terbuka dan transparan.
Jinan menyatakan, sesuai dengan rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pemerintah, PT Vale harus segera melanjutkan program eksplorasi di Blok Tanamalia.
“Dengan terbitnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) eksplorasi pada 2021, maka Oktober 2021 proyek ini dimulai secara bertahap dengan menurunkan 20 rig untuk mendukung kegiatan eksplorasi. Namun pada Agustus 2023, proyek dihentikan sementara untuk mencegah terjadinya konflik antara perusahaan dan masyarakat,” jelasnya.
Jinan menjelaskan, melalui Proyek Tanamalia, perseroan akan mengubah sumber daya alam menjadi sumber kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan.
“Perseroan berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan Indonesia, dengan mendorong kawasan operasi menjadi kawasan mandiri. Tanamalia memiliki potensi sumber daya nikel dengan prospek yang baik, dan karenanya perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk mengetahui secara lebih pasti besarannya,” paparnya.
