PALU, MAL – Pemerintah Kota Palu bersama perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Auditorium Kantor Wali Kota Palu pada Senin, 27 Juli 2026.
Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan dukungan pusat dan daerah dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan regulasi terkait.
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palu Usman, jajaran Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Analis Hukum Pertama dari Jakarta, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Palu.
Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif, Robianto, menjelaskan bahwa kunjungan ke Kota Palu merupakan bagian dari program kerja yang telah disusun bersama Kementerian PPN/Bappenas. Fokus utama Asisten Deputi ini mencakup Indeks Pembangunan Hukum, sinkronisasi implementasi KUHP dan KUHAP, serta isu strategis penguatan aspek materi hukum dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
“Kami ingin memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan MBG di daerah, mulai dari capaian, kendala yang dihadapi, hingga kebutuhan regulasi yang dapat mendukung keberhasilan program ini,” kata Robianto.
Dalam forum tersebut, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu memaparkan berbagai masukan terkait implementasi Program Makan Bergizi Gratis di lapangan.
Isu-isu yang menjadi perhatian meliputi penyediaan ruang transit makanan di sekolah, penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan, kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta penyusunan menu yang sesuai standar gizi bagi peserta didik.
Data menunjukkan bahwa saat ini Program Makan Bergizi Gratis di Kota Palu telah menjangkau 245 taman kanak-kanak (TK), 145 sekolah dasar (SD), dan 43 sekolah menengah pertama (SMP).
Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan program nasional tersebut.
“Koordinasi ini sangat penting agar setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya. Berbagai masukan yang muncul hari ini akan kami tindak lanjuti sebagai upaya menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh para peserta didik,” kata Irmayanti Pettalolo.
Pemerintah Kota Palu, lanjut Irmayanti, akan terus mendukung penuh implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kualitas pelayanan, serta pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pangan, demi memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. ***
