PALU, MAL – Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin memimpin rapat koordinasi rencana kerja sama Pemerintah Kota Palu dengan distributor dan produsen komoditas pangan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, di ruang kerja Wakil Wali Kota, Rabu (24/06).
Rapat ini fokus pada ketersediaan dan stabilitas harga.
Rapat dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Palu Rahmad Mustafa, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Palu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palu, serta pejabat perangkat daerah terkait.
Rahmad Mustafa mengatakan, pemerintah sedang mendata ulang distributor pangan di Kota Palu sebagai dasar penyusunan skema kerja sama.
Pekan depan, Pemerintah Kota Palu akan menggelar pertemuan lanjutan dengan sekitar 32 distributor komoditas pangan strategis.
Pertemuan lanjutan itu akan fokus menyusun konsep kerja sama antara pemerintah daerah, distributor, dan instansi teknis terkait. Kerja sama tersebut bertujuan memastikan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat serta menjaga stabilitas harga komoditas di tingkat distributor.
“Kami sedang menginventarisir kembali distributor pangan yang beroperasi di Kota Palu,” kata Rahmad.
Tujuannya, kata dia, memastikan ketersediaan pangan di Kota Palu dan mengendalikan harga di tingkat distributor.
Selain itu, Pemkot Palu juga ingin memperkuat rantai pasok pangan lokal dengan mendorong hubungan erat antara distributor dan kelompok tani.
Hasil pertanian lokal diharapkan dapat terserap terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Palu sebelum didistribusikan ke wilayah lain. Ini akan mendukung ketahanan pangan lokal.
Rahmad menambahkan, koordinasi dengan distributor dan petani sudah berjalan melalui dinas terkait. Namun, forum bersama pekan depan diharapkan menyatukan komitmen semua pihak mendukung ketahanan pangan daerah.
Distributor yang akan dilibatkan berasal dari berbagai sektor komoditas strategis, seperti minyak goreng, telur, daging ayam, dan kebutuhan pokok lain yang menjaga stabilitas pasar.
Rahmad menegaskan, langkah ini adalah antisipasi dan penguatan kerja sama, bukan karena gangguan pasokan atau harga pangan di daerah.
“Ini bukan karena ada masalah. Kami menjaga agar kondisi harga pangan yang terjangkau dan stabil ini tetap terpelihara,” tutur Rahmad. ***
