PALU, MAL – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Prof. Dr. Drs. H.A.M. Nurdin Halid, menegaskan ekonomi Pancasila dan ekonomi konstitusi harus menjadi landasan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Hal itu disampaikan Nurdin Halid dalam orasi ilmiah bertajuk “Kapitalisme Rakyat dan Negara Versus Kapitalisme Global, Jalan Ideologi Menuju Indonesia Emas 2045” di Aula Baru Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako (Untad), Palu, Jumat (11/9).

Menurut Nurdin, pembangunan nasional tidak boleh dilepaskan dari cita-cita kemerdekaan dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila, kata dia, harus menjadi dasar sekaligus arah dalam membangun sistem ekonomi yang mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

“Pancasila merupakan roh atau jiwa dalam membangun bangsa Indonesia,” ujar Nurdin.

Ia mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju. Modal tersebut antara lain kekayaan sumber daya alam di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan dan pertambangan, serta jumlah penduduk yang besar.

Bonus demografi juga dinilai menjadi peluang strategis yang harus dimanfaatkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi rakyat.

“Jika kita gagal memanfaatkan bonus demografi, 15 hingga 20 tahun yang akan datang kita akan tertinggal. Negara-negara berkembang sudah menjadi negara maju, sementara kita masih berada pada posisi yang sama,” katanya.

Di sisi lain, Nurdin menyoroti masih adanya kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan ekonomi di tengah besarnya potensi sumber daya alam Indonesia.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari peningkatan angka ekonomi, tetapi harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi tidak ada artinya apabila tidak menciptakan keberkahan. Keberkahan tidak ada artinya apabila tidak menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh anak bangsa,” ujarnya.

Nurdin menilai prinsip tersebut sejalan dengan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sementara sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menurutnya mengandung prinsip memanusiakan manusia. Negara harus hadir memastikan masyarakat miskin memperoleh perlindungan, masyarakat mendapatkan pekerjaan, serta anak-anak memiliki akses terhadap pendidikan.

“Jangan ada perbedaan yang terlalu mencolok antara orang kaya dan orang miskin. Negara harus hadir,” katanya.

Nurdin juga menekankan pembangunan ekonomi nasional tidak boleh hanya bertumpu pada kekuatan modal besar.

Menurut dia, pemerintah perlu memperkuat tiga kelompok pelaku ekonomi, yakni badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bersama koperasi.

Ia menilai UMKM dan koperasi memiliki posisi penting dalam membangun ekonomi kerakyatan. Namun, besarnya jumlah pelaku usaha kecil dan menengah belum sepenuhnya sejalan dengan pemerataan penguasaan ekonomi.

“Dari kontribusi yang besar itu masih tercipta ketimpangan dalam struktur perekonomian kita,” ujarnya.

Karena itu, Nurdin mendorong agar orientasi pembangunan dikembalikan pada prinsip ekonomi Pancasila dan ekonomi konstitusi yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama.

Nurdin mengatakan ekonomi Pancasila memiliki landasan konstitusional yang kuat, terutama Pasal 33 UUD 1945.

Menurut dia, negara harus tetap memainkan peran strategis dalam mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

“Ekonomi konstitusi dan ekonomi Pancasila harus berdasar pada Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945,” katanya.

Ia menilai pengelolaan sumber daya alam tidak boleh semata-mata diserahkan kepada mekanisme pasar. Kekayaan alam Indonesia harus dikelola dengan orientasi pada kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia Emas 2045, Nurdin mengingatkan Pancasila harus menjadi kompas pembangunan nasional.

Menurut dia, tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 harus menjadi pijakan, yakni melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Bangsa Indonesia harus memiliki karakter kekeluargaan dan gotong royong. Itulah yang membedakan karakter bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain yang cenderung individualistis,” katanya.

Nurdin mengajak akademisi dan generasi muda untuk optimistis menghadapi tantangan nasional maupun global. Menurutnya, sumber daya alam, jumlah penduduk, bonus demografi serta Pancasila merupakan modal penting untuk membawa Indonesia menjadi negara maju.

“Sebagai bangsa besar, kita tentu harus optimistis menghadapi berbagai tantangan nasional maupun global menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ia pun mengajak generasi muda memanfaatkan bonus demografi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional.