MOROWALI, MAL – Anggota DPRD Kabupaten Morowali dari Partai Perindo, Putera Bonewa, melontarkan kritik tajam terhadap Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Morowali, Jumat (14/8) malam.
Kritik tersebut disampaikan Putera Bonewa saat rapat berlangsung. Ia menyoroti kehadiran kepala daerah dalam sejumlah agenda paripurna, mekanisme pemerintahan hingga pelaksanaan program pembangunan yang dinilainya perlu lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Dengan nada tegas, Putera mempertanyakan komitmen sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif yang selama ini kerap disampaikan Bupati Morowali dalam berbagai kesempatan.
“Saya lihat saudara Bupati ketika menyampaikan pidato-pidato selalu menyampaikan terkait marilah kita bersinergi bersama pemerintah dan legislatif. Bagaimana kita bisa bersinergi kalau kita tidak bisa saling menghargai,” ujar Putera dalam forum paripurna.
Menurutnya, terdapat sejumlah rapat paripurna yang berkaitan dengan penetapan dan persetujuan yang semestinya dihadiri kepala daerah sesuai ketentuan tata tertib DPRD.
Putera merujuk pada Pasal 131 ayat (4) Tata Tertib DPRD Kabupaten Morowali yang menurutnya mengatur kehadiran kepala daerah dalam paripurna penetapan.
“Kita itu menjalankan pemerintahan itu harus mengikuti relnya. Jangan suka-suka kita untuk melaksanakan, karena paripurna pengesahan ini adalah hal yang sangat sakral,” tegasnya.
Tak hanya soal kehadiran dalam rapat paripurna, Putera juga mengkritik proses pelaksanaan pemerintahan yang menurutnya tidak perlu dibuat berbelit-belit.
Ia menyinggung mekanisme telaahan staf serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menurutnya telah memiliki tahapan dan mekanisme yang jelas.
Menurut Putera, proses perencanaan pembangunan daerah telah melewati sejumlah tahapan, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
“Mulai dari Musrenbang desa, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten. Setelah itu berubah program, yang membuat penyerapan anggaran lambat bahkan tahun lalu kita memiliki Silpa sekitar Rp850 miliar,” tuturnya.
Ia menilai besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan program dan penyerapan anggaran.
“Kalau tahun ini ada lagi Silpa, untuk apa lagi kita bahas APBD. Mending kita tutup dan kasih saja orang untuk dibagi-bagikan,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Putera juga menyoroti pembongkaran tugu yang berada di persimpangan Jalan Trans Sulawesi, Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah.
Ia mempertanyakan urgensi pembongkaran dan pembangunan kembali tugu tersebut, terlebih menurutnya lokasi itu sebelumnya memiliki keterkaitan dengan monumen Adipura pada 2023.
“Kenapakah itu tugu itu dibongkar. Sementara tugu itu di tahun 2023, masih melekat monumen Adipura,” katanya.
Putera menilai pemerintah daerah perlu lebih mempertimbangkan skala prioritas dalam mengalokasikan anggaran pembangunan.
Menurutnya, masih terdapat berbagai kebutuhan masyarakat yang dinilai lebih mendesak, seperti pembangunan sekolah, jalan usaha tani hingga pagar sekolah.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Morowali.
“Sehingga saya minta kepada Bupati untuk menjalankan pemerintahan ini sebaik-baiknya untuk kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Kritik tersebut disampaikan Putera Bonewa dalam forum resmi DPRD Kabupaten Morowali dan menjadi bagian dari dinamika pembahasan pemerintahan daerah antara legislatif dan eksekutif.**
