KPU Morut Gelar Sosialisasi PKPU Nomor 06 Tahun 2020

oleh
Suasana sosialisasi sosialisasi PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Utara menggelar, Jum'at (21/8). FOTO: MAL/HARITS

MORUT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali  Utara menggelar sosialisasi PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sosialisasi ini bertempat di Gedung Serba Guna Morokoa, Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Jum’at (21/08).

Sosialisasi tersebut dihadiri Komisioner KPU Provinsi Sulteng, ketua dan anggota KPU Morowali Utara, Bawaslu Morowali Utara, perwakilan Parpol para tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya.

Ketua KPU Morowali Utara Yusri Ibrahim mengatakan, sosialisasi tersebut  menjadi penting, khususnya bagi peserta Pemilu (partai politik). Hal ini agar dapat disosialisasikan kembali ke internal partai, supaya tidak terjadi miskomunikasi antara penyelenggara dan peserta Pemilu.

Menurut Yusri, KPU Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan surat keputusan tentang syarat calon dukungan dari partai politik kepada calon, agar supaya tidak ada lagi perdebatan tentang dukungan sah 20% dan 25% suara sah dari hasil pada Pileg sebelumnya. Dalam PKPU, semua sudah diatur berdasarkan dengan Undang-Undang, Nomor 10 Tahun 2016, dikuatkan dengan PKPU 1 tahun 2020.

Yusri menjelaskan, hasil koordinasi KPU dengan Kapolres Morowali Utara, akan membentuk sentral cyber. Central cyber dilakukan bersama-sama oleh KPU, Polres Morowali, Bawaslu dan Kejaksaan.

“Sehingga ini untuk menepis anggapan masyarakat bahwa money politik sekarang susah, karena masa pandemic, dan meminta kepada Kasat Intel Coba perlihatkan bagaimana cara meretas dengan mengetahui, apakah ada orang yang melaksanakan aplikasi zoom, ataupun menggunakan metode daring lainnya. Dan ini akan ketahuan, sehingga akan lebih mudah dalam pengawasan di masa pandemic saat ini,” ungkapnya.

Yusri menambahkan, sementara untuk tata cara pelaksanaan kampanye, tidak lagi seperti model-model terdahulu, dengan membawa massa yang banyak. Terutamak pada saat mendaftar di KPU, untuk menunjukkan kekuatan massa yang besar.

“Akan tetapi ini sudah diatur semuanya. Jika terjadi jumlah massa yang banyak, maka KPU akan meminta kepada Bawaslu supaya dapat memberikan teguran, dan Bawaslu nanti akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya.

Lebih jauh Yusri mengatakan, Pilkada kali ini berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya, baik suasananya maupun mekanisme. Karena setiap pelaksanaan tahapannya wajib mengikuti Protap kesehatan pencegahan Covid-19.

“Pilkada kali ini mempunyai keistimewaan yang akan diterapkan dalam pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang,” sebutnya. (HARITS)

Donasi Bencana Sulbar