SALAKAN, BANGKEP – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menggelar rapat terbatas, Rabu (03/06).
Pada rapat yang dipimpin Ketua DPD KNPI Bangkep, Bayu Akbar Sipatu tersebut, salah satu yang disoroti adalah isu masuknya investasi sektor pertambangan di wilayah Kabupaten Bangkep.
Menurut Bayu Akbar Sipatu, keterlibatan masyarakat, pemuda, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan merupakan hal penting dalam membangun komunikasi yang sehat.
“Sehingga setiap investasi yang masuk benar-benar dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Pihaknya juga berkomitmen terus mengawal berbagai isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan pemuda.
“KNPI Banggai Kepulauan akan terus hadir sebagai wadah perjuangan pemuda. Kami mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah, namun juga akan memberikan masukan konstruktif terhadap berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian bersama,” ujarnya.
Rapat terbatas juga membahas sejumlah program kerja organisasi serta berbagai isu strategis yang berkembang di daerah.
DPD KNPI Banggai Kepulauan sendiri merupakan salah satu organisasi kepemudaan aktif di daerah yang selama ini menjalankan berbagai program pemberdayaan pemuda dan kemitraan dengan pemerintah daerah.
Dalam rapat tersebut, pengurus membahas evaluasi pelaksanaan program kerja yang telah berjalan serta menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah.
Isu lain yang turut menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut adalah rencana pengalihan fungsi Gedung Graha Pemuda KNPI Banggai Kepulauan menjadi Gedung Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan.
“Gedung Graha Pemuda selama ini dikenal sebagai pusat kegiatan kepemudaan dan berbagai aktivitas organisasi masyarakat di daerah,” katanya.
Pihaknya berpandangan bahwa setiap kebijakan terkait aset yang selama ini dimanfaatkan untuk kegiatan kepemudaan perlu dikomunikasikan secara terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat memperhatikan keberlangsungan aktivitas kepemudaan dengan tetap menyediakan ruang representatif sebagai pusat pembinaan, pengembangan kreativitas, dan aktivitas organisasi pemuda di Kabupaten Banggai Kepulauan,” tutupnya. ***
