PALU, MAL – Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KA PMII) Sulawesi Tengah menegaskan bahwa kemerdekaan di era disrupsi harus terus diisi dengan penguatan demokrasi dan terwujudnya keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat, bukan sekadar peringatan sejarah setiap 17 Agustus.
Penegasan ini mengemuka dalam Dialog Kebangsaan dan Jalan Santai PMII yang diselenggarakan pada Ahad, 16 Agustus 2026, di Tanaris Coffe.
Rahmawati M. Nur, Ketua KA PMII Sulawesi Tengah, menjelaskan bahwa tantangan kemerdekaan saat ini tidak lagi berbentuk penjajahan fisik.
Tantangan tersebut meliputi ketimpangan ekonomi, disinformasi, polarisasi politik, rendahnya literasi digital, serta ketidakadilan dalam distribusi kesempatan.
Oleh karena itu, tugas generasi sekarang adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan melalui ilmu pengetahuan, demokrasi, integritas, inovasi, dan perjuangan mewujudkan keadilan ekonomi.
“Kalau generasi terdahulu merebut kemerdekaan dengan perjuangan fisik, maka tugas generasi sekarang adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan melalui ilmu pengetahuan, demokrasi, integritas, inovasi dan perjuangan mewujudkan keadilan ekonomi,” tegas Rahmawati M. Nur.
Di sisi lain, Dr. Sahran Raden sebagai Sekretaris IKA PMII Sulteng menekankan bahwa demokrasi harus menghasilkan keadilan. Demokrasi tidak boleh berhenti pada proses elektoral semata, melainkan harus memberikan ruang partisipasi luas bagi masyarakat untuk mengawasi kekuasaan dan menyampaikan kritik demi manfaat pembangunan yang adil.
“Demokrasi yang sehat bukan hanya tentang siapa yang menang dalam pemilu, tetapi bagaimana kekuasaan digunakan untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat,” ujar Dr. Sahran Raden.
Ia juga menambahkan bahwa era digital membutuhkan demokrasi yang lebih cerdas, di mana ruang publik tidak boleh dipenuhi hoaks, ujaran kebencian, politik identitas, dan manipulasi informasi. Perbedaan pilihan politik tidak seharusnya menyebabkan hilangnya persaudaraan kebangsaan.
Dr. Mardjun Pakaya, Ekonom dari Universitas Alkhairaat Palu, dalam dialog tersebut menyatakan bahwa keadilan ekonomi menjadi ukuran kemerdekaan. Sulawesi Tengah, dengan potensi sumber daya alam yang besar seperti pertambangan, pertanian, dan perikanan, harus mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal.
“Kita tidak boleh hanya menjadi daerah penghasil sumber daya alam, tetapi harus menjadi daerah yang masyarakatnya memperoleh nilai tambah dari kekayaan tersebut. Hilirisasi harus menghasilkan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ungkap Dr. Mardjun Pakaya.
Senada, Dr. Sidik, akademisi dari UIN Datokarana Palu, menyatakan bahwa semangat kemerdekaan harus diwujudkan dalam bentuk kemerdekaan ekonomi. Hal ini berarti masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, modal, teknologi, dan akses terhadap pasar.
Alumni PMII, yang tersebar di berbagai sektor mulai dari akademisi hingga birokrasi, memiliki modal sosial dan intelektual yang besar untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. KA PMII diharapkan menjadi “rumah besar gagasan kebangsaan” sebagai wadah para alumni menyumbangkan ilmu, pengalaman, dan jaringan untuk kepentingan masyarakat dan daerah.
Kegiatan jalan santai yang menjadi bagian dari acara ini dihadiri oleh ratusan kader IKA PMII, alumni, dan masyarakat. Jalan santai ini memiliki makna simbolik sebagai ruang mempertemukan berbagai elemen bangsa dalam suasana yang egaliter dan penuh kebersamaan. Jalan santai ini adalah simbol bahwa membangun Indonesia membutuhkan langkah bersama, meski berbeda latar belakang, profesi, dan pilihan politik.
Semangat tersebut sekaligus menegaskan bahwa kemerdekaan harus dirayakan dengan kegembiraan, refleksi, dan tanggung jawab. Merdeka bukan sekadar bebas, tetapi juga berdaya.
