Islam Wasathiyah, Solusi Menyikapi Politik Identitas di Pemilu 2024

oleh -
Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih di Kampus UIN Datokarama Palu, Senin (10/10). (FOTO: IST)

PALU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada kalangan mahasiswa di Kota Palu, Senin (10/10).

Kali ini, KPU menyasar mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama  Palu, setelah sebelumnya juga menggelar kegiatan yang sama di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (Stisipol) Panca Bhakti Palu.

Pada kesempatan itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Sulteng, Dr Sahran Raden yang hadir sebagai pemateri, menyampaikan beberapa hal yang menjadi tantangan pada Pemilu 2024 mendatang.

Beberapa tantangan yang dimaksud adalah maraknya disinformasi dan berita hoax dalam kampanye, maraknya politik uang, keserentakan memilih dengan 5 surat suara, politik identitas atau SARA dan kualitas daftar pemilih.

Khusus politik identitas, Sahran mengungkapkan potensi timbulnya isu tersebut pada tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD, Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta menjelang pemungutan suara.

Menurutnya, politik identitas merupakan pemanfaatan manusia secara politis yang mengutamakan kepentingan sebuah kelompok karena persamaan identitas yang mencakup ras, etnis, dan gender, atau agama tertentu.

“Politik ini kerap digunakan di masa lampau. Sebagai Contoh Adolf Hitler yang meyakinkan orang-orang Jerman bahwa sumber krisis ekonomi dan kekalahan perang dunia adalah karena pengaruh orang-orang Yahudi,” jelasnya.

Di Indonesia, kata dia, pola operasionalisasi politik Identitas dimainkan secara optimal melalui roda pemerintahan. Hal ini sejalan dengan bergesernya pola sentralisasi menjadi desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan pengakuan politik dalam pemilihan kepala daerah oleh konstituen di daerah masing-masing.

“Wilayah agama sebagai lahan beroperasinya politik identitas,” tekannya.