PALU, MAL – Ketua Umum HMI MPO Cabang Palu, Ahmad Rahim, menyoroti semakin melemahnya krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah di Indonesia. Berbagai persoalan di tingkat nasional maupun daerah dinilai memicu gelombang kritik masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintahan saat ini.
Salah satu isu yang paling disorot adalah dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Informasi pada Juni 2026 menyebutkan bahwa mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas program unggulan pemerintah.
Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga memberikan tekanan signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor transportasi, tetapi juga memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup secara umum. Kondisi ini memperkuat persepsi bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat, memicu menurunnya kepercayaan publik.
Ahmad Rahim menegaskan bahwa kebijakan yang tidak lagi memperhatikan kondisi objektif masyarakat berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Persoalan kebijakan yang tidak lagi memperhatikan kepentingan masyarakat akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Kondisi ini tentu tidak hanya berdampak pada pemerintah pusat, tetapi juga akan berimbas kepada pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat,” kata Ahmad Rahim, Ketua Umum HMI MPO Cabang Palu.
Menurut Ahmad Rahim, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk mengantisipasi dampak kebijakan nasional terhadap kehidupan masyarakat. Setiap kebijakan, baik pusat maupun daerah, akan berimplikasi langsung pada kesejahteraan rakyat dan menentukan tingkat kepercayaan publik.
Ia menambahkan, gelombang kekecewaan masyarakat tercermin dari meningkatnya aksi demonstrasi oleh mahasiswa, akademisi, buruh, petani, dan kelompok masyarakat sipil. Mereka menilai agenda reformasi 1998 mengalami kemunduran serius, didorong oleh isu ketimpangan ekonomi, korupsi, lemahnya penegakan hukum, serta kriminalisasi aktivis.
Fenomena ini, dalam pandangan Ahmad Rahim, dapat dianalisis melalui teori Simulacra dan Hiperrealitas dari filsuf Jean Baudrillard. Masyarakat modern, menurut teori tersebut, lebih berhadapan dengan representasi dan citra yang diproduksi media serta kekuasaan, bukan realitas sesungguhnya.
Dalam konteks politik, program pemerintah sering dipresentasikan sebagai simbol keberhasilan melalui kampanye dan pencitraan masif. Namun, ketika realitas masyarakat berbeda dengan citra tersebut, ketegangan muncul antara kenyataan dan narasi resmi yang disampaikan.
Propaganda media, melalui konsep simulacra, tidak lagi sekadar informasi, melainkan membentuk realitas baru yang dikonsumsi publik. Program besar ditampilkan sebagai keberhasilan pembangunan, sementara persoalan struktural seperti kemiskinan dan korupsi sering tertutupi oleh arus informasi positif, menciptakan kondisi hiperrealitas.
Ahmad Rahim menilai, ketidaksesuaian antara narasi pembangunan pemerintah dan kehidupan sehari-hari masyarakat akan mengikis kepercayaan publik secara perlahan.
“Kemarahan publik yang muncul hari ini merupakan sinyal bahwa terdapat jarak yang semakin lebar antara pemerintah dan rakyat. Ketika ruang partisipasi publik menyempit dan kebijakan tidak lagi mencerminkan aspirasi masyarakat, maka legitimasi politik akan terus mengalami penurunan,” tegas Ahmad Rahim.
Ia menekankan bahwa kritik publik harus dijadikan bahan evaluasi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola. Pembangunan tidak boleh berhenti pada pencitraan, melainkan harus terwujud dalam kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Ahmad Rahim menegaskan bahwa pemulihan kepercayaan publik hanya bisa dicapai melalui transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum yang adil, serta keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan partisipasi masyarakat.
“Tanpa langkah-langkah tersebut, berbagai program pembangunan berpotensi hanya menjadi simbol dan citra politik semata, sementara persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat terus mengalami akumulasi dan memicu ketidakpuasan sosial yang lebih luas,” pungkas Ketua Umum HMI MPO Cabang Palu. ***
