JAKARTA, MAL – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, kembali membangun kemitraan strategis dengan sejumlah perusahaan tambang mineral, nikel, dan bebatuan. Mereka sepakat untuk gotong royong perbaikan jalan Morowali sepanjang 43 kilometer di wilayah Kabupaten Morowali melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), pada Senin, 15 Juni 2026.
Ruas jalan provinsi Buleleng – Matarape di Morowali adalah fokus utama yang rencananya akan diperbaiki melalui dana CSR oleh sekitar 32 perusahaan tambang yang telah membentuk konsorsium.
Sebelumnya, inisiatif serupa telah dimulai dari Kabupaten Sigi, di mana Gubernur Anwar Hafid meresmikan pengembangan ruas jalan yang menghubungkan Desa Boladangko hingga Banggaiba pada Kamis, 2 April 2026.
Proyek di Sigi ini menjadi bagian dari implementasi Program BERANI Lancar yang berfokus pada peningkatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah. Ruas jalan Boladangko hingga Banggaiba sepanjang 60 kilometer dengan lebar 10 meter tersebut dikerjakan melalui CSR PT Anugerah Lestari Power.
Tidak hanya itu, pada Rabu, 10 Juni 2026, di Jakarta, Gubernur Anwar Hafid juga berhasil membangun kemitraan dengan 16 perusahaan tambang untuk bergotong royong memperbaiki ruas jalan Towi–Kolonodale. Sekitar Rp 355 miliar dana CSR dari 16 perusahaan tambang ini dialokasikan untuk mendukung pembangunan ruas jalan provinsi Towi – Kolonodale.
Anwar Hafid, saat berhadapan dengan 32 perusahaan tambang asal Morowali di Hotel Mercure Jakarta pada Senin, 15 Juni 2026, menjelaskan bahwa inisiatif gotong royong perbaikan jalan Morowali ini berangkat dari program efisiensi anggaran. Sejak tahun 2025, Pemprov Sulteng mengalami pemotongan anggaran kurang lebih Rp 500 miliar, dan pada tahun 2026, pusat kembali memotong APBD Sulteng sebesar Rp 1,2 triliun. Hal ini menyebabkan total APBD yang sebelumnya mencapai kurang lebih Rp 5 triliun kini tersisa sekitar Rp 4,3 triliun.
“Sehingga kami meminta partisipasi para pengusaha tambang di wilayah Sulteng untuk membantu atau ikut bergotong royong perbaikan jalan yang ada berdekatan dengan lingkungan pertambangannya dengan skema dibiayai dari dana CSR perusahaan,” kata Anwar Hafid.
Gubernur menambahkan, perbaikan jalan tersebut dikerjakan sendiri oleh perusahaan pertambangan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan menunjuk kontraktor sendiri. Dengan demikian, Pemprov Sulteng hanya menerima hibah aset setelah pekerjaan selesai, meskipun Dinas Binamarga dan Penataan Ruang (Binatarung) tetap melakukan pengawasan secara teknis.
“Jadi Pemprov Sulteng itu tidak menerima uang tunai dari CSR konsorsium perusahaan tambang tersebut, tapi hanya menerima hibah aset ruas jalan yang dikerjakan oleh para pengusaha pertambangan di Morowali Utara dan Morowali itu,” jelas Anwar Hafid.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa ruas jalan Buleleng – Matarape selama ini kurang ditangani oleh pemerintah, kemungkinan karena persoalan anggaran. “Oleh sebab itu kami meminta partisipasi dalam bergotong royong memperbaiki jalan tersebut,” ujarnya.
Ia mencontohkan, untuk jalan nasional yang berada dalam wilayah PT. BTIG dan IMIP, mereka bertanggung jawab mengerjakan sendiri sebagian ruas jalan nasional yang rusak.
Sementara itu, untuk ruas jalan provinsi Towi – Kolonodale, Gubernur Anwar Hafid mengatakan bahwa peletakan batu pertama (groundbreaking) akan dilakukan pada 1 Juli 2026. “Pembangunan jalan Towi–Kolonodale itu dikerjakan sendiri secara gotong royong oleh 16 perusahaan tambang di daerah itu. Sedangkan pemprov hanya mengawasinya dan menerima hibah sebagai aset setelah selesai dikerjakan oleh konsorsium ke-16 perusahaan tambang itu,” kata mantan bupati Morowali dua periode tersebut.
Kepala Dinas Binatarung Sulteng, Faidul Keteng, menjelaskan bahwa jika gotong royong perbaikan jalan Morowali dan jalan-jalan provinsi lainnya dilakukan oleh puluhan perusahaan tambang, maka setiap perusahaan hanya bertanggung jawab atas sekitar 1 kilometer jalan dengan anggaran sekitar Rp 5 miliar.
Dari 32 perusahaan tambang yang hadir dalam rapat koordinasi terkait skema pembiayaan CSR ini, semua sepakat dan mendukung tawaran kemitraan gotong royong perbaikan jalan provinsi oleh Dinas Binatarung Pemprov Sulteng. Di antaranya adalah Fatan dari PT. Graha Istika Utama, Atao Ura dari PT. Bima Cakra Perkasa Mineralindo, PT. Bintang Sinar Perkasa, serta perusahaan tambang lainnya.
Untuk program gotong royong perbaikan jalan Morowali dan jalan provinsi ini, pihak Pemprov Sulteng akan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan semua perusahaan tambang pemegang IUP. Secara teknis, akan dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) untuk perbaikan ruas jalan provinsi yang rusak.***
