JAKARTA – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan melalui penguatan kebijakan bantuan pendidikan.
Hal ini diwujudkan melalui kegiatan koordinasi dan komunikasi (korkom) ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kamis (23/04).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi IV Moh. Hidayat Pakamundi, dan diterima oleh Ketua Subkelompok Standarisasi dan Pengembangan, Meidinta Rindatania, bersama tim di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV menggali berbagai praktik pengelolaan bantuan pendidikan yang telah diterapkan di DKI Jakarta.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah mekanisme penyaluran bantuan yang dilakukan langsung melalui Dinas Pendidikan, tanpa melalui perantara lembaga lain, sehingga dinilai lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, DKI Jakarta juga memiliki sejumlah program unggulan di sektor pendidikan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), yang dinilai berhasil mendukung akses pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa.
Hidayat Pakamundi menilai, praktik baik tersebut dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat program bantuan pendidikan di daerah.
“Kami melihat pola penyaluran bantuan yang dilakukan langsung oleh Dinas Pendidikan lebih efektif dan mampu menjangkau penerima secara tepat. Ini menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk diterapkan di Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengembangan program bantuan pendidikan yang berkelanjutan serta terintegrasi dengan kebijakan daerah.
“Program seperti KJP dan KJMU bisa menjadi inspirasi untuk memperkuat program ‘Berani Cerdas’ di Sulawesi Tengah agar lebih optimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tambahnya.
Komisi IV juga mendorong adanya penguatan regulasi melalui penyusunan peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur pemberian dana hibah pendidikan, termasuk bagi sekolah swasta, agar pelaksanaannya lebih terarah dan berkelanjutan. ***

