PALU, MAL — Banjir bandang menerjang kawasan Pelabuhan Gyirong, salah satu perbatasan utama Nepal dan Tibet. Rekaman video yang beredar memperlihatkan derasnya air menerjang kawasan tersebut hingga membuat ratusan orang berlarian menyelamatkan diri.
Bencana itu dilaporkan menewaskan ratusan orang, sementara jumlah korban yang masih hilang juga mencapai ratusan. Namun, informasi dan kesaksian warga mengenai kondisi di lokasi disebut sulit ditemukan di internet dalam negeri China.
Koresponden BBC untuk isu China, Laura Bicker, menyebut kondisi tersebut menunjukkan ketatnya sensor pemerintah China terhadap informasi dari Tibet.
“Ketika Anda membandingkan konten internet di China dengan apa yang telah dilihat sebagian besar dunia secara online beberapa hari terakhir ini, firewall China menjadi lebih terlihat dari sebelumnya,” kata Bicker, dikutip dari BBC.
Bicker mengatakan, akses bagi media asing untuk meliput Tibet sangat terbatas dan membutuhkan izin pemerintah.
Menurutnya, komunikasi dengan narasumber di Tibet bahkan lebih sulit dibandingkan Korea Utara.
“Sebagai seorang jurnalis yang pernah meliput Korea Utara, sering kali lebih mudah bagi saya untuk menghubungi narasumber di Pyongyang daripada di ibu kota Tibet, Lhasa,” ujarnya.
Di tengah perhatian media internasional terhadap kehancuran akibat banjir di kawasan Himalaya, televisi pemerintah China justru membuka pemberitaan utamanya dengan peluncuran buku baru Presiden Xi Jinping.
Padahal, pemerintah China telah mengerahkan ratusan petugas untuk melakukan penyelamatan. Perdana Menteri Li Qiang juga telah meninjau langsung lokasi bencana.
Namun, pemberitaan media resmi China lebih banyak menampilkan upaya penyelamatan dan tidak banyak memuat kesaksian warga maupun keluarga korban.
Tibet selama ini menjadi salah satu wilayah sensitif bagi pemerintah China. Wilayah tersebut berada di bawah kendali Beijing sejak 1950-an dan kerap menjadi sorotan terkait persoalan politik serta hak asasi manusia.
Bicker menyebut pemerintah China khawatir bencana besar dapat memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan pemerintah.
Tak lama setelah bencana terjadi, kantor Partai Komunis China setempat mengeluarkan instruksi kepada anggotanya untuk menjaga ketertiban sosial, stabilitas, serta kepercayaan publik di wilayah terdampak.
Organisasi International Campaign for Tibet juga menyatakan Beijing secara aktif menghapus video dan informasi tangan pertama mengenai bencana dari media sosial.
Organisasi tersebut mendesak pemerintah China membuka data kerusakan dan korban secara transparan.
Bicker kemudian mengutip kesaksian seorang biksu di Biara Kirti, Aba, yang ditemuinya tahun lalu. Kesaksian itu menggambarkan tekanan yang dirasakan masyarakat Tibet di tengah pengawasan ketat pemerintah.
“Kami sebagai orang Tibet, hak asasi manusia kami telah ditolak. Masyarakat di China tidak akan pernah tahu banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di Tibet saat ini,” kata biksu tersebut.**
