Oleh: Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H*
Artikel ini menguraikan tiga peristiwa kenegaraan dalam dinamika kekuasaan kepresidenan selama 28 tahun terakhir. Ketiganya merupakan peristiwa menyedihkan dalam aspek ketatanegaraan Indonesia, mulai dari masa Orde Baru, Orde Reformasi, hingga era konsolidasi dan penguatan demokrasi konstitusional. Saya menyebutnya sebagai rangkaian peristiwa yang menggambarkan otoritarianisme, krisis mandat demokrasi konstitusional, hingga ujian terhadap supremasi konstitusi.
Sejarah ketatanegaraan Indonesia menyimpan ironi yang terus berulang. Soeharto, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Gibran Rakabuming Raka merupakan tiga figur yang hadir dalam episode politik berbeda, tetapi memiliki satu benang merah, yaitu hubungan problematis antara kekuasaan, legitimasi politik, dan supremasi konstitusi. Ketiganya memberikan pelajaran penting tentang bagaimana institusi negara menghadapi tekanan kepentingan politik dan bagaimana hukum seharusnya menjadi pembatas kekuasaan.
Soeharto: Otoritarianisme dan Reformasi Menjadi Jalan Keluar
Soeharto adalah gambaran bagaimana kekuasaan yang tidak dikontrol secara efektif dapat berkembang menjadi kekuasaan yang dominan. Selama lebih dari tiga dekade, stabilitas politik sering dijadikan alasan untuk mempertahankan kekuasaan, sementara ruang oposisi, kebebasan politik, dan kontrol demokratis mengalami pembatasan.
Krisis ekonomi 1997–1998 kemudian berkembang menjadi krisis politik dan legitimasi. Gerakan mahasiswa dan masyarakat menuntut reformasi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta perubahan sistem ketatanegaraan. Pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998 bukan sekadar pergantian presiden. Peristiwa itu merupakan pengakuan bahwa kekuasaan tidak dapat terus dipertahankan ketika legitimasi politik dan kepercayaan publik telah runtuh.
Lebih dari tiga dekade pemerintahan Soeharto memperlihatkan bagaimana dominasi eksekutif, lemahnya kontrol kelembagaan, serta pembatasan oposisi dapat menjauhkan negara dari prinsip demokrasi konstitusional. Reformasi 1998 kemudian menjadi momentum koreksi terhadap kekuasaan yang terlalu terpusat.
Pelajaran konstitusional dari Soeharto adalah bahwa stabilitas politik tidak boleh dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban.
Gus Dur: Mandat Demokrasi Berhadapan dengan Kekuatan Politik Parlemen
Gus Dur merupakan presiden yang memperoleh mandat melalui proses demokratis pasca-Pemilu 1999. Namun, pemerintahannya berhadapan dengan konflik politik yang tajam bersama DPR dan MPR.
Pemberhentian Gus Dur pada 23 Juli 2001 menjadi salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa mandat demokratis seorang presiden masih dapat berhadapan dengan konfigurasi kekuatan politik parlemen.
Persoalan pentingnya bukan hanya apakah MPR memiliki kewenangan memberhentikan presiden berdasarkan konstitusi yang berlaku saat itu, tetapi juga bagaimana kewenangan tersebut digunakan dan apakah prosesnya mencerminkan prinsip keadilan konstitusional.
Persoalan mendasarnya bukan sekadar kewenangan MPR, melainkan bagaimana kewenangan tersebut digunakan dalam kerangka keadilan dan kepastian hukum. Pengalaman Gus Dur menjadi pelajaran bahwa mandat rakyat harus memperoleh perlindungan konstitusional dan tidak boleh dengan mudah dikalahkan oleh kalkulasi politik elite.
Gibran: Legitimasi Jabatan Berhadapan dengan Persoalan Legalitas Pencalonan
Peristiwa Gibran memiliki dimensi yang berbeda. Persoalannya tidak bermula dari konflik antara presiden dan parlemen semata, tetapi menyangkut hubungan antara persyaratan pencalonan, legalitas dokumen pendidikan, putusan pengadilan, legitimasi elektoral, dan keberlanjutan jabatan publik.
Perkembangan 2026 menjadi ujian serius bagi demokrasi konstitusional Indonesia. Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan pengunduran diri dengan menyampaikan surat kepada Ketua MPR. Surat yang sama juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kini, persoalan ketatanegaraan kembali menjadi perhatian melalui dinamika politik yang melibatkan Gibran sebagai Wakil Presiden. Isu legalitas pencalonan, persoalan dokumen pendidikan, legitimasi elektoral, serta kabar pengunduran dirinya menghadirkan ujian baru bagi demokrasi konstitusional Indonesia.
Persoalan ini harus ditempatkan secara proporsional dengan membedakan aspek legalitas pencalonan, keabsahan dokumen, serta mekanisme pemberhentian atau pengunduran diri dari jabatan. Pengunduran diri Wakil Presiden tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan politik, tetapi harus mengikuti mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang mengatur pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Di sinilah muncul pertanyaan fundamental: apakah negara mampu menempatkan hukum di atas kepentingan politik, atau justru hukum kembali menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan kekuasaan berdasarkan kepentingan elite?
Dalam negara hukum demokratis, kemenangan elektoral tidak memberikan kekebalan terhadap persoalan legalitas. Sebaliknya, persoalan hukum juga tidak boleh diselesaikan melalui penghakiman politik tanpa proses yang adil dan berlandaskan hukum.
Ketiga episode tersebut memperlihatkan bahwa persoalan terbesar Indonesia bukan sekadar pergantian pemimpin, melainkan belum kokohnya budaya konstitusional dalam praktik penyelenggaraan negara. Indonesia telah mengubah UUD 1945 sebanyak empat kali, membentuk Mahkamah Konstitusi, memperkuat sistem presidensial, dan menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung. Namun, perubahan kelembagaan tidak otomatis menjamin independensi hukum dan integritas demokrasi.
Di sinilah Presiden Prabowo Subianto menghadapi ujian sejarah. Konsolidasi demokrasi tidak boleh dimaknai sebagai konsolidasi kekuasaan. Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan nasional harus berdiri di atas kepentingan konstitusi, bukan perlindungan terhadap kepentingan keluarga, koalisi, maupun kelompok politik tertentu.
Setiap persoalan ketatanegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
Soeharto mengajarkan bahaya kekuasaan tanpa kontrol. Gus Dur mengingatkan rapuhnya mandat demokrasi di hadapan pertarungan elite. Sementara itu, dinamika Gibran menguji konsistensi negara dalam menempatkan legalitas, legitimasi, dan prosedur konstitusional di atas kepentingan politik.
Pada akhirnya, Indonesia tidak kekurangan konstitusi, undang-undang, ataupun lembaga negara. Persoalan mendasarnya adalah keberanian politik dan komitmen kelembagaan untuk memastikan bahwa setiap pemegang kekuasaan tunduk kepada konstitusi.
Jangan sampai Reformasi hanya berhasil mengganti penguasa, tetapi gagal mengubah watak kekuasaan. Sebab, demokrasi yang tidak mampu membatasi kekuasaan pada akhirnya hanya akan melahirkan wajah baru dari praktik politik lama.
*Dosen Hukum Tata Negara UIN Datokarama Palu
