JAKARTA, MAL — Syarat pengganti Wakil Presiden kini menjadi perhatian publik seiring dengan berlakunya regulasi ketat dalam konstitusi jika terjadi kekosongan jabatan.
Mekanisme pengisian posisi tersebut diatur secara rinci melalui Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 untuk menjamin stabilitas pemerintahan nasional.
Presiden memiliki kewajiban untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.
Secara administratif, calon yang diusulkan harus memenuhi kualifikasi serupa dengan kriteria pemilihan presiden, termasuk aspek integritas dan kesehatan jasmani maupun rohani.
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” bunyi Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Selain faktor konstitusional, syarat pengganti Wakil Presiden juga mencakup rekam jejak hukum yang bersih. Calon diwajibkan tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, pengkhianatan terhadap negara, maupun tindak pidana berat lainnya.
Persyaratan pendidikan minimal juga ditetapkan pada jenjang sekolah menengah atas atau sederajat sesuai dengan UU Pemilu.
“Persyaratan calon Wakil Presiden pada dasarnya sama dengan persyaratan calon Presiden. Persyaratan tersebut mencakup tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap negara, tidak pernah melakukan korupsi, serta memiliki kesehatan jasmani dan rohani,” kata Prof. Dr. Hufron, Guru Besar Bidang Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Kamis (12/11).
Proses verifikasi dokumen akan dilakukan oleh tim khusus MPR dalam kurun waktu maksimal tujuh hari sebelum pemilihan dilakukan secara voting. Kekuatan dukungan politik di parlemen menjadi penentu utama mengingat MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang memiliki hak suara dalam menetapkan pemenang melalui sidang paripurna.
“Dukungan politik menjadi penting, karena anggota MPR kan ada 700 sekian yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD,” kata Prof. Dr. Hufron menambahkan analisisnya terkait dinamika pemilihan di Senayan.
Terkait isu pengunduran diri, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan inisiatif pribadi yang tetap harus mengikuti mekanisme tata negara. Konstitusi telah menyediakan jalur formal baik untuk pengunduran diri secara sukarela maupun melalui proses pemakzulan jika terjadi pelanggaran berat.
“Kalau mundur itu urusan pribadi, masak kita urusin. Kita tidak ikut campur. Kalau mundur, kan itu adalah inisiatif pribadi, terserah kapan saja. Tetapi, mekanisme kelembagaan bernegara, kan, sudah diatur dalam konstitusi,” kata Jimly Asshiddiqie terkait prosedur pemberhentian jabatan di tengah jalan.
