JAKARTA, MAL — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi melaksanakan pengunduran diri Gibran dengan menyerahkan surat resmi kepada pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Langkah ini diambil di tengah dinamika politik yang memanas terkait putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah miliknya.
Gibran tiba di lokasi sekitar pukul 11.16 WIB dan langsung menuju ruang pimpinan untuk menyerahkan dokumen tersebut kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.
Penyerahan ini merupakan kelanjutan dari penyampaian niat mundur yang sebelumnya telah diutarakan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada 11 November 2026.
“Menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Ahmad Muzani, Ketua MPR RI, saat memberikan konfirmasi singkat kepada awak media di Kompleks Parlemen.
Hadirnya surat ini menandai dimulainya proses ketatanegaraan baru yang harus dilalui oleh lembaga tinggi negara. Meskipun surat telah diterima secara fisik oleh pimpinan, status pengunduran diri tersebut belum serta-merta mengosongkan kursi jabatan Wakil Presiden sebelum adanya proses sidang dan keputusan formal dari lembaga yang berwenang.
“Jam 11 Gibran menyerahkan surat pengunduran diri,” kata Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, dalam sebuah pertemuan resmi di parlemen.
Sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 8 Ayat (2), apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dalam waktu maksimal 60 hari. Hal ini mengingat tekanan dari 120 anggota DPR yang telah mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran sebelum surat ini diserahkan.
Dukungan untuk memproses langkah konstitusional ini juga dikonfirmasi oleh Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto, yang menyatakan bahwa pimpinan MPR terus bersiap menerima segala prosedur administrasi kenegaraan yang masuk.
