JAKARTA, MAL — Isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka memicu perbincangan mengenai mekanisme Penggantian Wakil Presiden di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai konstitusi.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, kekosongan kursi tersebut harus segera diisi melalui proses sidang paripurna dalam batas waktu yang ketat.
MPR diwajibkan menyelenggarakan sidang untuk memilih pendamping Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan.
Dalam mekanisme Penggantian Wakil Presiden ini, Kepala Negara memiliki kewenangan penuh untuk mengusulkan dua nama calon kepada pimpinan MPR guna dilakukan pemungutan suara oleh seluruh anggota.
Calon pengganti tersebut harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua pada pemilihan umum sebelumnya.
Aturan ini memastikan proses transisi kepemimpinan tetap selaras dengan mandat rakyat yang diberikan pada saat Pilpres sebelumnya sesuai regulasi yang berlaku.
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” bunyi Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
“MPR harus menggelar sidang istimewa jika Gibran Rakabuming Raka benar dan resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden,” kata Ahmad Doli Kurnia Tandjung, anggota Komisi II DPR.
Langkah Penggantian Wakil Presiden ini juga dinilai akan menghentikan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang tengah bergulir di parlemen. Jika pengunduran diri telah bersifat resmi dan final, maka proses hukum ketatanegaraan terhadap personel yang bersangkutan dianggap tidak memiliki objek lagi.
“Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek,” kata Muhammad Khozin, anggota Komisi II DPR RI.
